NEW YORK — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan dalam Forum Kehutanan PBB (UNFF) di New York.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mendorong pengakuan hutan adat sebagai bagian dari pengelolaan inklusif.
Dalam forum tersebut, Raja Juli menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan kebijakan sejalan dengan Global Forest Goals 2030 yang tercantum dalam UN Strategic Plan for Forests 2017–2030.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari aksi iklim, konservasi biodiversitas, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia memaparkan sejumlah capaian, di antaranya penurunan luas karhutla hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir. Data Kementerian Kehutanan mencatat, luas karhutla pada 2025 sebesar 359.619 hektare, turun drastis dibandingkan 2,6 juta hektare pada 2015. Pemerintah juga menargetkan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis melalui kemitraan dengan komunitas lokal dan swasta.
Selain itu, pemerintah tengah memproses pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029, dengan melibatkan masyarakat sipil dalam satuan tugas khusus. Program perhutanan sosial juga diperluas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat adat dan pemuda.
Raja Juli menambahkan, pemerintah memperkuat kebijakan satu peta terpadu serta membentuk satuan tugas pendanaan taman nasional untuk meningkatkan perlindungan habitat satwa liar.
