JAKARTA – Iran tengah menyusun kerangka peraturan untuk mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz atas layanan keselamatan maritim dan lingkungan.
Kepala Organisai Pelindungan Lingkungan Iran, Shina Ansari, mengaakan rancangan kode peraturan tersebut telah diperintahkan sekitar duak pekan lalu dan kini draf awalnya sudah tersedia.
“Yang sedang dibahas saat ini bukan sekadar pengumpulan tol, melainkan paket layanan maritim, keselamatan, dan lingkungan yang disediakan oleh negara-negara pantai,” ujar Ansari kepada Tasnim dilansir Türkiyetoday, Minggu (7/6/2026). Ia menambahkan, kerangka kerja ini dikembangkan bersama Oman, dengan kemungkinan mekanisme eksekutif bersama.
Ansari menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam perairan teritorial Iran dan Oman, sehingga negara pantai memiliki dasar hukum untuk mengenakan biaya atas layanan yang diberikan. Draf awal akan ditinjau oleh dewan organisasi sebelum diteruskan ke otoritas hukum terkait. Penetapan harga akhir dan mekanisme penagihan belum diputuskan.
Anggota Komisi Perencanaan dan Anggaran Parlemen Iran, Mohsen Zanganeh, menyebut rata-rata biaya yang dikumpulkan dari kapal mencapai 1,5–2 juta dolar AS, dengan sebagian pembayaran dilakukan melalui mata uang kripto atau barter barang.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menuding Washington bersikap kontradiktif sehingga menggagalkan negosiasi perdamaian. Juru bicara Esmaeil Baghaei mengatakan, “Masalah utama dalam bernegosiasi dengan pemerintahan ini adalah Anda harus menghadapi begitu banyak perubahan posisi, perubahan target, pernyataan yang berbeda, komentar yang saling bertentangan dari berbagai pejabat, sehingga membuat seluruh proses menjadi sangat rumit.”
Baghaei menekankan bahwa AS harus mengakui hak Iran atas pengayaan nuklir damai sesuai perjanjian internasional, menghentikan sanksi, dan membebaskan aset yang dibekukan. Ia juga menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal dagang Iran. Militer AS menegaskan tetap siap membela diri dan mengklaim menembak jatuh dua drone Iran di Selat Hormuz.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi di Teheran. Naqvi membawa pesan dari Kepala Militer Pakistan Asim Munir kepada Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, serta proposal baru untuk memecah kebuntuan negosiasi.
Perbedaan pandangan antara AS dan Iran masih tajam, terutama terkait program nuklir, aset beku, dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Gencatan senjata yang dicapai 8 April lalu terus dilanggar kedua pihak, meski belum ada deklarasi resmi berakhirnya kesepakatan tersebut.
