JAKARTA – Israel memperingatkan bahwa pengakuan sepihak terhadap Negara Palestina oleh sejumlah negara dapat memicu respons sepihak yang tegas dari pihaknya. Peringatan ini disampaikan di tengah rencana beberapa negara, termasuk Prancis dan Inggris, untuk mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Majelis Umum PBB akhir September ini.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menegaskan bahwa langkah pengakuan tersebut dapat mengacaukan stabilitas kawasan dan menghambat upaya perdamaian.
“Itu juga akan mendorong Israel mengambil keputusan sepihak,” kata Saar dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, yang sedang berkunjung ke Israel, seperti dilansir CNA.
“Negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang mendorong apa yang disebut pengakuan itu telah melakukan kesalahan besar.”tambahnya
Peringatan Israel ini muncul seiring laporan bahwa negara tersebut berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Langkah ini dikhawatirkan akan memperburuk konflik yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut. Ketegangan antara Israel dan Palestina semakin memanas sejak serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dengan korban jiwa mencapai lebih dari 64.300 orang dan ancaman kelaparan bagi warga Palestina.
Prancis, di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, menjadi sorotan setelah mengumumkan rencana pengakuan Negara Palestina dan menggelar konferensi bersama Arab Saudi pada Juli lalu untuk mendorong solusi dua negara. Langkah ini memicu ketegangan diplomatik dengan Israel, yang menilai inisiatif tersebut sebagai provokasi.
Sementara itu, Inggris menyatakan akan mengakui Palestina jika Israel gagal mencapai gencatan senjata di Gaza. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa pengakuan tersebut bergantung pada komitmen Israel terhadap perdamaian jangka panjang dan penghentian aneksasi di Tepi Barat.
“Dan itu termasuk mengizinkan PBB untuk memulai kembali penyaluran bantuan, serta memastikan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” tegas Starmer, seperti dikutip AP.
Respons Denmark dan Situasi di Tepi Barat
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengakui Negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau organisasi teroris lainnya.
“Kami tidak akan pernah … mengakui Negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau organisasi teroris mana pun,” ujarnya.
Rasmussen menambahkan bahwa Palestina harus menjadi negara yang dilucuti senjata, mengakui Israel, serta menjunjung transparansi dan demokrasi.
Situasi di Tepi Barat sendiri semakin tegang, dengan laporan tentang rencana aneksasi di kawasan E1, sebuah area strategis di timur Yerusalem yang menghubungkan permukiman Israel Maale Adumim dengan kota Eizariya. T
indakan ini dikhawatirkan akan mempersulit pembentukan negara Palestina yang berkelanjutan, sebagaimana diinginkan dalam solusi dua negara.
Konflik Israel-Palestina terus menjadi sorotan dunia, dengan banyak negara mendesak penyelesaian melalui dialog dan negosiasi. Pengakuan terhadap Palestina dianggap sebagai langkah penting menuju solusi dua negara, namun ancaman tindakan sepihak dari Israel dapat memperumit upaya perdamaian. Komunitas internasional kini menanti Sidang Majelis Umum PBB untuk melihat bagaimana dinamika ini akan berkembang.
Dengan meningkatnya ketegangan, dunia berharap semua pihak dapat menahan diri dan kembali ke meja perundingan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.
