ISRAEL – Pemerintah Israel resmi meluncurkan rencana pembangunan permukiman baru di kawasan sekitar Penyeberangan Nitzana, yang berjarak hanya beberapa kilometer dari perbatasan dengan Mesir. Langkah ini diumumkan Kementerian Urusan Permukiman Israel di tengah operasi militer yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
Dokumen resmi kementerian tersebut menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Yahudi di wilayah perbatasan. Pihak kementerian juga menyebutkan bahwa perluasan ini diperlukan untuk mencegah penyelundupan serta meningkatkan pengawasan keamanan, seperti dikutip Middle East Monitor pada Selasa, 18 November 2025.
Pada awal November 2025, Menteri Urusan Permukiman Orit Strock bersama kepala dewan regional Ramat Negev dan sejumlah pejabat tinggi kementerian melakukan kunjungan lapangan ke lokasi tersebut. Dalam pertemuan itu, mereka membahas percepatan pertumbuhan penduduk dan infrastruktur guna memperkokoh kehadiran Israel di sepanjang garis perbatasan dengan Mesir.
Pengamat politik dan keamanan menilai rencana ini merupakan kelanjutan strategi “Yudaisasi Lunak” yang telah lama diterapkan Israel, yaitu memperluas permukiman sipil dengan dalih keamanan untuk secara bertahap mengubah komposisi demografi dan memperkuat kontrol teritorial.
Beberapa analis memperingatkan bahwa pembangunan massal di kawasan tersebut berpotensi menciptakan apa yang disebut pejabat Israel sebagai “tembok manusia”, yang akan mengubah lanskap keamanan dan demografi di perbatasan selatan secara permanen.
Sejak pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1967, Israel terus membangun permukiman yang dianggap ilegal oleh hukum internasional dan mayoritas komunitas global. Hingga kini, lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di ratusan permukiman dan pos-pos di Tepi Barat serta Yerusalem Timur.
Baru-baru ini, pada Agustus 2025, otoritas Israel menyetujui pembangunan 3.401 unit hunian baru dalam proyek kontroversial E1 yang akan menghubungkan Yerusalem dengan permukiman besar Maale Adumim. Proyek tersebut dikhawatirkan akan memotong kontinuitas teritorial Palestina dan membuat pembentukan negara Palestina yang layak menjadi semakin mustahil.
Pengumuman perluasan di perbatasan Mesir ini kembali memanaskan kritik internasional terhadap kebijakan ekspansi permukiman Israel yang terus berlanjut meski mendapat tekanan dari PBB, Uni Eropa, dan sejumlah negara Arab.
