JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (1/5). Komitmen itu disampaikan di hadapan ribuan buruh yang memadati lokasi acara.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional: Solusi Inovatif Prabowo
Sebagai bagian dari visinya, Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah badan yang akan menjadi jembatan antara pemerintah dan pekerja.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo, memicu tepuk tangan meriah dari massa.
Badan ini bertugas memberikan masukan langsung kepada presiden terkait kebijakan ketenagakerjaan, termasuk hak pekerja dan perlindungan tenaga kerja. Salah satu fokus utamanya adalah merumuskan strategi penghapusan outsourcing secara bertahap.
Dewan ini akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah, memastikan suara pekerja dari seluruh Indonesia didengar. Dengan pendekatan ini, Prabowo menunjukkan komitmen untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Penghapusan Outsourcing: Langkah Berani dengan Pendekatan Realistis
Prabowo menegaskan bahwa penghapusan outsourcing tidak akan dilakukan secara gegabah.
Ia menyadari pentingnya menjaga iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja,” katanya dengan tegas.
Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.
Prabowo berjanji bahwa transisi menuju penghapusan outsourcing akan dilakukan dengan cermat, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian kerja bagi jutaan pekerja kontrak di Indonesia.
Dialog di Istana Bogor: Menjembatani Buruh dan Pengusaha
Untuk memperkuat hubungan antara pekerja dan pengusaha, Prabowo mengumumkan rencana menggelar pertemuan nasional di Istana Bogor.
Sebanyak 150 pimpinan serikat buruh akan duduk bersama 150 pemimpin perusahaan untuk berdialog.
“Saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia,” ungkapnya.
Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menciptakan kesepahaman baru, di mana pengusaha didorong untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan pekerja.
“Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik.”jelasnya.
Pengumuman ini datang di tengah tantangan besar di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 18.610 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari–Februari 2025, dengan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi, mencapai 10.677 orang.
Isu outsourcing sendiri telah lama menjadi tuntutan utama buruh, seperti yang disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam aksi May Day sebelumnya.
Langkah ke Depan: Harapan Baru bagi Buruh Indonesia
Komitmen Prabowo untuk menghapus outsourcing dan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional menjadi angin segar bagi pekerja Indonesia.
Dengan pendekatan yang realistis dan inklusif, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pertemuan di Istana Bogor juga diharapkan menjadi titik balik dalam hubungan buruh-pengusaha, membuka jalan bagi dialog yang konstruktif.
Hari Buruh 2025 bukan sekadar peringatan, tetapi juga momen bersejarah yang menandai langkah baru menuju kesejahteraan pekerja.
Dengan visi yang jelas dan komitmen kuat, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa suara buruh didengar, dan perubahan nyata sedang diwujudkan.
