Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, membantah tuduhan bahwa pihaknya memaksakan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.
Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan operasional program MBG di daerah terdampak bencana asap sepenuhnya mengekor pada keputusan dari pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Prinsipnya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Mau diliburkan atau tidak, kami manut. Kami tidak pernah memaksa demi MBG lalu sekolah harus tetap buka. Kewenangan tingkat SMA ada di gubernur, sedangkan SD dan SMP ada di bupati atau wali kota. Begitu sekolah diliburkan, program MBG otomatis mengikuti,” tegas Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).
Meluruskan Isu Orang Tua Disuruh Ambil Makanan
Terkait kabar orang tua siswa yang diminta mengambil paket makanan ke sekolah saat bencana asap berlangsung, Sudaryono meluruskan bahwa kondisi tersebut hanya terjadi sebagai penyesuaian darurat di hari pertama pengumuman libur.
Ia menjelaskan, pengumuman libur sekolah dari pemda sering kali terbit mendadak saat pengelola dapur MBG sudah terlanjur membeli, mencacah bahan baku, dan memasak hidangan untuk hari tersebut.
“Karena bahan sudah telanjur dimasak hari itu, maka diumumkan agar siswanya atau orang tuanya mengambil ke sekolah daripada terbuang. Tapi itu hanya untuk hari itu saja, besoknya setelah resmi libur, aktivitas dapur MBG langsung dihentikan sementara,” jelasnya.
Kemenhut Intensifkan Pemantauan Asap dan Dampak Transportasi
Di saat yang sama, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperketat pemantauan terpadu terkait sebaran asap dan kualitas udara akibat maraknya titik panas (hotspot) karhutla, khususnya yang mengganggu aktivitas transportasi udara dan ekonomi warga.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa data lapangan dari sistem SiPongi dan BMKG terus diperbarui secara real-time untuk memandu arah operasi pemadaman serta perlindungan masyarakat.
“Kami memahami gangguan asap berpotensi memukul mobilitas warga, kegiatan ekonomi, hingga keselamatan penerbangan. Karena konsentrasi asap dan jarak pandang dapat berubah sangat cepat tergantung arah angin, kami mengimbau masyarakat pengguna jasa transportasi udara terus memantau info resmi dari BMKG dan otoritas bandara,” imbau Ristianto.
