JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memperkuat produksi garam dalam negeri.
Kawasan garam tersebut dirancang berkembang hingga 2.000 hektare melalui program yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dari target tersebut, pengembangan tahap pertama seluas 616 hektare telah rampung, sementara tahap kedua mencakup tambahan area sekitar 751 hektare.
“Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT.”
“Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI di Jakarta, Rabu (2/9).
Menurut Qodari, proyek tersebut tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat pemilik lahan.
KKP menggunakan skema kerja sama pemanfaatan lahan masyarakat agar pemilik lahan memperoleh keuntungan melalui mekanisme bagi hasil.
Saat ini, proses produksi percobaan sudah berlangsung di area 616 hektare yang menjadi bagian awal pengembangan K-SIGN.
Panen perdana dari kawasan tersebut ditargetkan berlangsung pada November 2026 sebagai tahap awal pembuktian produktivitas tambak.
Pengembangan Rote Ndao sebagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) memiliki cakupan lebih luas dengan total area sekitar 10.764 hektare.
Dari luasan tersebut, KKP menangani sekitar 2.000 hektare untuk pengembangan sentra industri garam nasional.
Sementara itu, sekitar 8.000 hektare lainnya disiapkan untuk pengembangan melalui keterlibatan investor.
Pemerintah menempatkan proyek K-SIGN sebagai salah satu instrumen penting untuk mengejar target swasembada garam nasional.
Produksi garam nasional ditargetkan naik dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026.
Target produksi kemudian meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029.
“Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai nol pada 2029, sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional,” ucapnya.
Untuk membangun kawasan garam seluas 2.000 hektare, nilai investasi yang diperkirakan pemerintah mencapai sekitar Rp2 triliun.
Dana tersebut mencakup pembangunan tambak garam sekaligus berbagai fasilitas penunjang produksi dan distribusi.
Infrastruktur pendukung yang disiapkan antara lain jalan, fasilitas penyimpanan, fasilitas pengolahan, pompa, serta sarana penunjang lainnya.
Pada fase awal, KKP menggunakan sistem tambak terbuka dengan geomembran berbahan High-Density Polyethylene (HDPE).
Teknologi tersebut diterapkan untuk membantu meningkatkan jumlah produksi sekaligus menjaga kualitas garam yang dihasilkan.
Pemerintah juga menyiapkan modernisasi teknologi secara bertahap agar kawasan tersebut mampu berkembang menjadi sentra produksi garam yang lebih efisien.
Modernisasi akan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk dengan membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan.
Salah satu teknologi energi yang dipersiapkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung operasional kawasan.
“Pengembangan K-SIGN Rote Ndao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam,” ujar dia.
Dampak yang Ditargetkan
Pembangunan K-SIGN Rote Ndao diharapkan tidak berhenti pada peningkatan produksi garam, tetapi turut menciptakan ekosistem industri dari hulu hingga hilir.
Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu fokus agar pertumbuhan industri garam memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Peningkatan produktivitas juga diharapkan mendorong kenaikan pendapatan petambak melalui hasil produksi yang lebih besar dan berkualitas.
Dengan dukungan infrastruktur serta teknologi, Rote Ndao diproyeksikan menjadi salah satu kawasan penting dalam strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap garam impor.
Jika target produksi nasional tercapai, kebutuhan impor diharapkan terus menyusut hingga akhirnya dihentikan pada 2029.***
