JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 tidak berdampak pada peran Indonesia di tingkat global sebagai vice president Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), khususnya dalam komisi layanan.
“Nah, efisiensi tidak mengurangi peran kami, sebagai vice president organisasi meteorologi dunia itu, karena kalau biasanya kami melakukan internasional meeting secara offline, bisa kami lakukan lewat Zoom, dan pihak asing itu yang datang ke Indonesia,” kata Dwikorita, sebagaimana yang dilansir dari Antara, pada Senin malam (17/2).
BMKG memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, deteksi gempa, serta peringatan dini tsunami kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan normal selama 24 jam.
Selain itu, Indonesia tetap memberikan layanan informasi peringatan dini tsunami kepada 25 negara di Samudra Hindia dan 10 negara ASEAN melalui sistem InaTEWS yang dioperasikan oleh BMKG.
“Tidak ada laporan kalau layanan itu terganggu, juga bagi 10 negara di ASEAN. Intinya, mau ada efisiensi atau tidak, gak ada dampaknya. Boleh dicek, informasi cuaca dari laman internet BMKG masih terus aktif, juga informasi seputar gempa – peringatan dini tsunami mulai dari SMS blast dan seluruh kanal media sosial BMKG juga terus berjalan bertubi-tubi (tanpa henti),” ujarnya.
Dwikorita juga mengajak jurnalis untuk terus menjadi mitra strategis BMKG dalam menyebarluaskan informasi terkait cuaca, iklim, gempa, dan tsunami agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mengurangi risiko bencana.
“Pesan kami mohon jangan kami ditinggalkan, tetap terus didampingi, karena itu membuat pesan kami menjadi relevan sampai ke masyarakat. Kami sangat membutuhkan bekerja sama dengan jurnalis, terima kasih sekali atas kepercayaan dan dukungan para jurnalis dan media,” katanya.
Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (13/2), Dwikorita menjelaskan bahwa anggaran BMKG untuk peringatan dini cuaca, iklim, gempa, dan tsunami mengalami kenaikan signifikan setelah rekonstruksi anggaran.
Semula, anggaran peringatan dini hanya Rp5,64 miliar, namun setelah rekonstruksi melonjak menjadi Rp191,62 miliar.
Secara rinci, anggaran peringatan dini gempa bumi meningkat dari Rp8,4 miliar menjadi Rp28,57 miliar. Selain itu, anggaran layanan publik untuk penyebaran informasi peringatan dini melalui 190-an unit pelaksana teknis (UPT) BMKG di seluruh Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan.
“Dari anggaran semula Rp5,64 miliar, kemudian ini melesat menjadi Rp191 miliar,” ujar Dwikorita.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, total pagu anggaran BMKG tahun 2025 setelah rekonstruksi mencapai Rp1,78 triliun, naik dari sebelumnya Rp1,4 triliun.
