Dunia pergerakan mahasiswa kembali diguncang isu miring. Universitas Bung Karno (UBK) mengambil tindakan tegas dengan resmi menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdimaludin alias Abdi. Sanksi pencopotan ini dijatuhkan setelah Abdi membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya telah menerima uang “pelicin” sebesar Rp20 juta terkait aksi demonstrasi pada Senin (15/6/2026) lalu.
Pihak rektorat bergerak cepat mengunci status Abdi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang selama proses penyelidikan internal berlangsung.
Kronologi Sogokan Dini Hari: Misi Gagal Alihkan Demo dari Istana
Berdasarkan hasil klarifikasi pihak kampus, terungkap sebuah plot di balik layar sebelum demonstrasi pecah. Uang puluhan juta tersebut ternyata diserahkan oleh seorang oknum alumni pada Senin dini hari, tepat beberapa jam sebelum massa mahasiswa turun ke jalan.
Ada misi khusus di balik uang Rp20 juta tersebut. Oknum alumni tersebut meminta dengan syarat agar massa BEM FH UBK membatalkan niat mereka untuk menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Sebagai gantinya, sang koordinator aksi diminta mengalihkan massa demonstran menuju Gedung DPR RI.
Namun pada realitasnya, kesepakatan bawah tangan itu “bocor”. Arahan dari oknum alumni tersebut tidak digubris oleh para mahasiswa di lapangan, yang tetap merangsek maju menggelar aksi di depan Istana Negara.
Aliran Dana: Dibagi ke Pengurus BEM Lain hingga Senior Kampus
Kasus ini kian memanas setelah video pengakuan Abdi viral di media sosial. Dalam forum terbuka di kampus maupun rekaman video yang beredar, Abdi blak-blakan membeberkan ke mana saja uang haram tersebut mengalir.
Abdi mengakui uang tersebut tidak dinikmatinya sendiri, melainkan dibagi-bagikan ke beberapa pihak. Uang didistribusikan kepada beberapa ketua BEM dan pengurus mahasiswa di internal UBK.
Abdi menyebut nama dua senior kampus, yakni Raffi dan Mubarak, yang ikut kecipratan jatah dana tersebut.
Abdi mengaku hanya mengambil jatah 20 persen, di mana ia menggunakan Rp500 ribu untuk kepentingan pribadi dan Rp200 ribu untuk operasional kebutuhan lain.
Kampus Janjikan Sanksi Berat dan Investigasi Menyeluruh
Buntut dari pengakuan ini memicu gelombang protes di kalangan mahasiswa UBK sendiri. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Butuh Transparansi” dan mendesak rektorat mengusut tuntas mafia demo di lingkungan mereka.
Wakil Rektor IV UBK, Franky Roring, memastikan pihaknya tidak akan tebang pilih. Tim investigasi terus mengumpulkan fakta dan data untuk menyeret semua pihak—baik mahasiswaaktif maupun alumni—yang terlibat dalam skandal mencederai marwah akademis ini. Sanksi berat kedisiplinan sudah menanti begitu investigasi rampung.
