PYONGYANG, KORUT — Pemerintah Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un terus memperluas sektor hiburan, pariwisata, serta konsumsi barang mewah di berbagai wilayah. Kebijakan ini disebut sebagai upaya untuk menarik perputaran uang dari pasar informal ke sistem resmi negara, sekaligus mempersempit ruang ekonomi swasta yang berkembang di tengah tekanan sanksi internasional.
Langkah tersebut terlihat dari meningkatnya arus masuk barang gaya hidup ke Korea Utara dalam satu dekade terakhir. Data bea cukai China, catatan perdagangan, serta laporan media pemerintah menunjukkan lonjakan signifikan pada berbagai komoditas hiburan dan konsumsi. Impor alat pijat dilaporkan naik hingga 40 kali lipat, sementara pengiriman treadmill meningkat lebih dari 600 persen. Barang lain seperti piano, komidi putar, papan seluncur air, hingga mobil tabrak (bumper car) juga masuk dalam jumlah besar. Khusus mobil tabrak, tercatat lebih dari 3 ton dengan nilai sekitar 20.000 dolar AS dalam periode Januari 2025 hingga Juli 2026.
Perubahan ini tidak hanya terjadi pada arus barang, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur konsumsi. Pemerintah Korea Utara membangun pusat perbelanjaan baru, resor wisata, hingga fasilitas hiburan skala besar. Di Pyongyang, hadir dua pusat belanja modern yakni Rangnang Aeguk Kumgang Service Complex dan Ryugyong Golden Plaza yang menampilkan produk elektronik serta pakaian bermerek. Sejumlah fasilitas lain seperti restoran bir Hwasong Taedonggang, toko hewan peliharaan modern, hingga kawasan hunian baru dengan dealer mobil dan restoran mewah juga mulai beroperasi.
Strategi Alihkan Ekonomi dari Pasar Gelap
Peneliti Hyundai Research Institute di Seoul, Kang Seong-hyeon, menilai ekspansi ini merupakan strategi sistematis pemerintah untuk mengalihkan aktivitas ekonomi masyarakat dari pasar gelap ke jalur resmi negara. Menurutnya, aktivitas produksi dan distribusi yang sebelumnya banyak bergantung pada sektor informal kini diarahkan masuk ke sistem yang lebih terkontrol.
“Pemerintah berupaya menarik seluruh perputaran ekonomi ke dalam ekosistem resmi,” demikian gambaran analisis yang disampaikan dalam kajian tersebut.
Dari sisi makroekonomi, sejumlah data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Korea Utara berada pada tren positif. Bank sentral Korea Selatan mencatat ekonomi Korea Utara tumbuh 3,5 persen pada 2025, melanjutkan pertumbuhan di atas 3 persen selama tiga tahun berturut-turut. Sejumlah lembaga riset juga menyebutkan sumber pendapatan negara berasal dari aktivitas peretasan aset kripto, ekspor mineral, hingga keterlibatan dalam perang Rusia-Ukraina yang disebut bernilai hingga 14,4 miliar dolar AS pada periode Agustus 2023 hingga Desember 2025.
Muncul Kelas Menengah Baru
Guru besar Ekonomi dan Masyarakat Asia Timur University of Vienna, Ruediger Frank, menilai kebijakan konsumsi ini berkaitan dengan munculnya kelompok masyarakat baru di Korea Utara. Ia memperkirakan sekitar 8 juta warga kini memiliki simpanan uang, namun belum memiliki banyak ruang legal untuk membelanjakannya.
Menurut Frank, ekspansi sektor konsumsi menjadi instrumen negara untuk mengarahkan dana masyarakat agar masuk ke sistem resmi sekaligus menekan pasar ilegal. Selain itu, langkah ini juga dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras dan mengurangi potensi ketidakpuasan sosial.
Di luar ibu kota, pembangunan sektor wisata juga terus meningkat. Resor Pantai Wonsan Kalma dilaporkan telah dikunjungi lebih dari 300.000 wisatawan domestik pada paruh kedua 2025. Di kawasan Samjiyon, hotel-hotel mewah turut dibangun, sementara di berbagai wilayah lain pemerintah mengembangkan setidaknya dua lusin kompleks hiburan yang dilengkapi perpustakaan, bioskop, hingga fasilitas olahraga.
Digitalisasi Transaksi dan Pengawasan Warga
Perubahan lain yang signifikan terlihat pada sistem pembayaran. Sejak 2023, Korea Utara mewajibkan penggunaan transaksi elektronik di bank dan toko. Aplikasi pembayaran berbasis ponsel yang mirip layanan Alipay kini mulai digunakan luas oleh masyarakat.
Kebijakan ini tidak hanya mendorong efisiensi transaksi, tetapi juga memberi pemerintah kemampuan untuk memantau aktivitas ekonomi warga secara lebih ketat. Direktur Peace Economy Research Institute, Jung Chang-Hyun, menilai digitalisasi tersebut sebagai bagian dari upaya mengendalikan aktivitas perdagangan independen yang telah tumbuh sejak krisis pangan 1990-an.
Meski demikian, manfaat dari perkembangan sektor konsumsi ini belum dirasakan secara merata. Mantan sopir Pyongyang yang kini membelot, Yang Il-cheol, menyebut akses masyarakat umum terhadap fasilitas mewah masih terbatas. Ia juga menilai sebagian warga masih enggan menggunakan sistem perbankan digital dan lebih memilih transaksi tunai karena faktor kepercayaan.
Sejumlah analis menilai penguatan ekonomi domestik ini membuat posisi tawar Korea Utara semakin kuat di tengah tekanan sanksi internasional. Namun, para ahli juga mengingatkan bahwa pertumbuhan berbasis konsumsi memiliki keterbatasan jangka panjang.
“Strategi ini bisa memberi ruang waktu, tetapi tidak serta-merta menjamin loyalitas masyarakat,” demikian pandangan salah satu analis ekonomi kawasan tersebut.
