PYONGYANG, KORUT – Ketegangan diplomatik antara Korea Utara dan negara-negara anggota G7 kembali memanas. Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melontarkan pernyataan keras yang menolak tuntutan denuklirisasi Pyongyang setelah forum negara-negara maju tersebut kembali mendesak penghentian program nuklir Korea Utara.
Pernyataan Kim Yo Jong menjadi sinyal terbaru bahwa rezim Pyongyang tidak memiliki niat untuk kembali ke agenda pelucutan senjata nuklir, bahkan menegaskan status negara bersenjata nuklir kini telah menjadi bagian permanen dari kebijakan nasional Korea Utara.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA), Kim Yo Jong menyebut seruan denuklirisasi yang kembali digaungkan G7 sebagai pendekatan usang yang tidak lagi relevan dengan realitas geopolitik saat ini.
“Denuklirisasi adalah agenda yang telah ditetapkan secara permanen dan tidak akan pernah dapat direalisasikan,” tegas Kim Yo Jong.
Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah para pemimpin G7 mengeluarkan komunike bersama yang menyoroti perkembangan program nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Dalam dokumen itu, G7 kembali menegaskan komitmen terhadap denuklirisasi penuh Semenanjung Korea sesuai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun, respons Pyongyang menunjukkan sikap yang semakin tegas dan konfrontatif.
Nuklir Dianggap Bagian dari Kedaulatan Negara
Kim Yo Jong menekankan bahwa kepemilikan senjata nuklir bukan sekadar kebijakan pertahanan, melainkan telah menjadi kepentingan strategis utama yang tidak dapat dinegosiasikan oleh siapa pun.
Menurutnya, status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir telah diatur dalam kerangka hukum nasional dan menjadi bagian dari konstitusi negara tersebut.
Karena itu, setiap upaya pihak luar untuk memaksa Korea Utara meninggalkan kemampuan nuklirnya dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
“Kepemilikan nuklir adalah kepentingan inti negara kami dan merupakan garis merah yang tidak dapat diganggu gugat,” kata Kim Yo Jong.
Ia bahkan memperingatkan bahwa pihak mana pun yang mencoba mengusik kepentingan strategis tersebut berpotensi menghadapi konsekuensi serius.
“Upaya merugikan kepentingan inti negara pemilik senjata nuklir hanya akan menjadi pilihan terburuk yang mengundang bencana,” ujarnya.
Pyongyang Klaim Nuklir untuk Pertahanan Diri
Dalam pernyataan yang sama, Kim Yo Jong kembali mengulang narasi lama Korea Utara bahwa program nuklir mereka lahir sebagai respons terhadap ancaman eksternal yang terus meningkat.
Pyongyang selama bertahun-tahun menuduh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya melakukan tekanan militer, latihan perang bersama, serta ancaman nuklir yang memaksa Korea Utara membangun kemampuan pertahanan strategis.
Menurut Kim Yo Jong, keberadaan senjata nuklir justru berfungsi sebagai alat pencegah perang dan menjamin stabilitas kawasan.
Ia menggambarkan arsenal nuklir Korea Utara sebagai fondasi utama yang menjaga keamanan negara dari potensi agresi luar.
“Senjata nuklir kami adalah alat pencegah untuk mempertahankan diri dan menjadi landasan yang menjamin perdamaian,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Korea Utara tetap memandang kemampuan nuklir sebagai instrumen utama dalam strategi keamanan nasional mereka.
G7 Soroti Ancaman Rudal hingga Serangan Siber
Sebelumnya, para pemimpin G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan program senjata Korea Utara.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada 17 Juni, G7 menilai aktivitas nuklir dan pengembangan rudal balistik Pyongyang terus mengancam stabilitas kawasan Asia Timur dan keamanan internasional.
Selain isu nuklir, forum tersebut juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang selama ini menjadi perhatian komunitas internasional.
G7 mendesak Korea Utara untuk menyelesaikan kasus penculikan warga negara Jepang yang telah menjadi sengketa diplomatik selama beberapa dekade.
Tak hanya itu, negara-negara anggota juga menyerukan kerja sama global guna menghadapi berbagai aktivitas kejahatan siber yang dituduhkan melibatkan kelompok peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara.
Aktivitas pencurian aset digital dan mata uang kripto yang diduga dilakukan jaringan siber Korea Utara menjadi salah satu isu yang semakin mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir.
Sinyal Negosiasi Nuklir Semakin Menjauh
Pernyataan terbaru Kim Yo Jong dinilai mempertegas posisi Korea Utara yang semakin menjauh dari kemungkinan perundingan denuklirisasi seperti yang pernah diupayakan dalam berbagai forum internasional.
Jika sebelumnya Pyongyang masih membuka ruang diplomasi dengan syarat tertentu, kini pemerintah Korea Utara secara terbuka menegaskan bahwa status nuklir mereka tidak lagi menjadi bahan negosiasi.
Sikap tersebut berpotensi memperumit upaya komunitas internasional untuk menghidupkan kembali dialog keamanan di Semenanjung Korea.
Dengan Pyongyang yang terus mempertahankan program nuklirnya dan G7 yang tetap menuntut pelucutan senjata sesuai mandat PBB, kebuntuan diplomatik diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat.
Perkembangan ini sekaligus memperlihatkan bahwa isu nuklir Korea Utara masih menjadi salah satu titik panas geopolitik dunia yang belum menemukan jalan keluar, di tengah meningkatnya rivalitas global dan dinamika keamanan kawasan Asia-Pasifik.
