Pemerintah Indonesia bergerak cepat menginvestigasi dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah makalah ilmiah yang diajukan untuk nominasi Nobel Peace Prize (Nobel Perdamaian) 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membenarkan bahwa pemerintah tengah melakukan penelusuran mendalam terkait keabsahan karya ilmiah tersebut.
“Sedang diinvestigasi,” ujar Muhammad Qodari singkat saat ditemui di Kantor Bakom RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Terdaftar di Repositori Digital Internasional
Berdasarkan penelusuran di platform repositori digital akademik SSRN.com, makalah bertajuk “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth” tersebut masih dapat diakses publik.
Dalam lembar dokumen, nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dicantumkan sebagai salah satu penulis (co-author).
Selain nama Presiden, makalah tersebut juga menyeret jajaran akademisi dari lima perguruan tinggi dalam dan luar negeri:
-
Universitas Borobudur Jakarta: Dian Damayanti, Cicih Ratnasih, Mansuri, Sugyanto Saleh.
-
Universitas Negeri Jakarta (UNJ): Iwan, Ninuk Lustyantie.
-
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): Ashar Sunarso.
-
Universitas 17 Agustus 1945: Gimbal Doloksaribu.
-
Management and Science University (MSU) Malaysia: Norhidayah Azman.
Meski demikian, bantahan resmi mulai bermunculan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, secara tegas membantah adanya keterlibatan maupun partisipasi institusi IPDN dalam penyusunan makalah tersebut.
Isi Abstrak: Klaim Inovasi MBG untuk Ketahanan Pangan Dunia
Dalam petikan abstraknya, makalah tersebut mengulas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional sebagai strategi penggabungan antara jaminan sosial dan model bisnis cerdas.
Menggunakan metode Action Design Research (ADR), studi ini mengklaim bahwa program MBG tidak hanya menekan ketimpangan gizi pada anak-anak dan keluarga prasejahtera, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan teknologi rantai pasok.
“Hasil-hasil ini menyoroti potensi penyelarasan program kesejahteraan dengan strategi pembangunan ekonomi untuk membangun ketahanan, inklusivitas, dan daya saing. Pada akhirnya, Program Makan Gratis ini menghadirkan model yang dapat diperluas skalanya untuk mendukung tujuan kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan,” tulis petikan abstrak di laman SSRN.
Investigasi pemerintah kini difokuskan untuk mengungkap dalang utama di balik penerbitan karya ilmiah tersebut serta motif di balik pemakaian nama Kepala Negara dan sejumlah kampus tanpa izin resmi.
