JAKARTA — Aksi kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua disebut kian brutal dengan korban dari kalangan warga sipil maupun aparat. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, kompleksitas wilayah Papua yang luas dan didominasi pegunungan ekstrem menjadi tantangan utama dalam penanganan konflik.
Pernyataan itu disampaikan Agus merespons meningkatnya intensitas serangan KKB dalam beberapa waktu terakhir. Ia menekankan bahwa operasi militer semata tidak cukup untuk meredam eskalasi kekerasan di Bumi Cenderawasih.
“Ya, kita sudah menggelar satuan-satuan di Papua. Memang Papua wilayahnya sangat luas, besar sekali, dan terdiri dari pegunungan-pegunungan yang ekstrem,” kata Agus di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2026).
Menurutnya, kondisi geografis yang sulit dijangkau memperumit pergerakan pasukan serta distribusi logistik di lapangan. Situasi ini membuat penanganan keamanan membutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur, tetapi juga pendekatan menyeluruh.
Agus menegaskan, penanganan konflik di Papua harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mengatasi akar persoalan yang tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses transportasi yang menghubungkan wilayah terpencil. Ketersediaan jembatan dan jalur distribusi dinilai dapat membuka akses ekonomi warga serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Jangankan di Papua, di wilayah saya di Batukaras saja masih jembatan saja, makanya Bapak Presiden kan mencanangkan membuat jembatan untuk mengakseskan antara kecamatan, desa,” ujarnya.
Dengan akses yang lebih baik, lanjut Agus, masyarakat dapat lebih cepat menjual hasil pertanian tanpa harus menempuh perjalanan panjang. Hal ini diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah terpencil.
“Supaya kesejahteraan masyarakat, ekonominya juga lancar, masyarakat bercocok tanam bisa segera dijual kalau jembatannya ada. Kalau tidak kan harus memutar berjam-jam. Jadi semuanya harus berkolaborasi antara TNI dengan kementerian-kementerian,” lanjutnya.
Agus menegaskan, pendekatan keamanan dan pembangunan harus berjalan beriringan agar penanganan konflik di Papua tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.
