JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman tidak menampik adanya indikasi persoalan serius dalam pelaksanaan program strategis MBG. Ia bahkan secara terbuka menyebut dugaan praktik jual beli titik dapur menjadi salah satu faktor yang ikut dipertimbangkan dalam evaluasi pejabat terkait.
“Ya, salah satu faktornya itu (jual-beli titik dapur MBG),” ujar Dudung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa pencopotan Kepala BGN tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil rangkaian evaluasi dan pengumpulan informasi yang telah berlangsung cukup lama di lingkungan Istana.
Dudung menyebut Presiden Prabowo telah menerima berbagai laporan dari banyak sumber sebelum mengambil keputusan terkait posisi Kepala BGN.
“Saya punya keyakinan bahwa bapak presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau,” katanya.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya proses penilaian internal yang cukup panjang terkait pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Dudung juga menegaskan bahwa program MBG menyangkut penggunaan anggaran negara yang besar sehingga wajib dikelola secara transparan dan bebas dari penyimpangan.
Ia menekankan tidak boleh ada praktik yang mengarah pada keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.
“Keinginan bapak presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan,” tegasnya.
Dugaan Pengaturan Titik Dapur
Lebih jauh, Dudung mengisyaratkan bahwa informasi yang diterima Presiden tidak berasal dari satu sumber tunggal, melainkan dari berbagai laporan yang berkembang.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya dugaan pengaturan dalam penentuan titik dapur MBG yang disebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kemungkinan besar seperti itu, banyak lah informasi-informasi ke beliau… dari banyak sumber lah. Saya yakin,” ujarnya.
Pernyataan ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap mekanisme distribusi dan penetapan lokasi dapur dalam program MBG yang kini ikut menjadi sorotan.
Dorongan Pembenahan Tata Kelola BGN
Di tengah menguatnya isu tersebut, pemerintah didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program MBG tetap sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Namun, mencuatnya dugaan praktik jual beli titik dapur membuat sorotan publik tidak hanya tertuju pada efektivitas program, tetapi juga pada integritas pelaksanaannya di lapangan.
Jika tidak segera ditangani secara transparan, isu ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
