SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk berperan aktif mendukung keberlanjutan dan perluasan program nasional Koperasi Merah Putih (KMP).
Menurutnya, KMP bukan hanya sekadar wadah ekonomi, tapi bisa menjadi fondasi kuat bagi penguatan UMKM dan ekonomi berbasis kerakyatan di Kota Pahlawan.
Dalam keterangan resminya, Kamis (29/5/2025), Arif menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto, selain agenda besar ketahanan pangan dan pengembangan Sekolah Rakyat.
Ia menilai, keberhasilan KMP akan sangat bergantung pada sejauh mana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Presiden Prabowo memiliki latar belakang dan pemahaman pertahanan dan keamanan yang paripurna.”
“Presiden tentu sangat berharap tiga program prioritas ini disambut oleh pemerintah daerah. Salah satunya Surabaya,” kata Arif.
Strategis Bangkitkan Ekonomi Akar Rumput
Arif Fathoni menyebut, kehadiran KMP di Surabaya berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat secara langsung.
Dengan prinsip koperasi yang mengedepankan kepemilikan dan pengelolaan oleh anggota, dukungan dana dari pemerintah pusat diyakini akan mendongkrak daya saing pelaku usaha mikro dan sektor informal.
Ia juga menyoroti bahwa koperasi, sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dan efisiensi distribusi, seperti dalam penyaluran gas elpiji.
Ia mencontohkan bahwa jika KMP menjadi basis distribusi gas elpiji di Kecamatan Wonocolo, maka jarak dan biaya distribusi akan terpangkas signifikan, memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Sehingga mengambilnya tidak jauh-jauh. Ketika jika bisa memotong biaya distribusi. Otomatis, maka harga di masyarakat tidak lebih tinggi,” ungkap Arif.
Seruan untuk Penyesuaian Program dan Pembinaan Rutin
Legislator dari Partai Golkar ini juga mengingatkan pentingnya penyesuaian pelaksanaan KMP dengan karakteristik lokal di setiap kecamatan Surabaya.
Menurutnya, kondisi geografis dan kebutuhan warga di tiap wilayah berbeda, sehingga penerapan program harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan konteks sosial yang berlaku.
“Karena apa, karakteristik warga Kota Surabaya berbeda-beda. Geografisnya juga berbeda-beda. Maka harus dimasukkan dengan kaerifan lokal masing-masing wilayah agar lebih efektif,” ucap Arif.
Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya peran aktif Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan terhadap koperasi.
Ia menyayangkan jika koperasi hanya dibentuk tanpa pembinaan yang memadai dan hanya dievaluasi saat rapat tahunan.
“Saya juga berharap Dinas Koperasi dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.”
“Jangan sampai hanya dibentuk dan diawasi setahun sekali dalam rapat anggota tahunan (RAT),” ungkap Arif.
Sinergi dan Kolaborasi Antarkoperasi Jadi Kunci Keberhasilan
Lebih lanjut, Arif mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi agar mampu membaca peluang usaha dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada.
Ia menegaskan, program KMP bukan untuk menggantikan koperasi lama, melainkan untuk saling menguatkan.
“Tugas pemerintah kota mengkolaborasikan. Sehingga tidak mematikan satu sama lain. Justru program pemerintah ini bisa menunjang cita-cita besar tentang Koperasi Soko Guru Ekonomi,” tandas Arif Fathoni.***
