ACEH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan menjadi penggerak ekonomi peternakan nasional dengan memperluas penyerapan susu segar dan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia makanan bergizi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, menegaskan bahwa program tersebut harus memberikan manfaat langsung bagi petani dan peternak dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat menghadiri pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Aceh, Selasa (13/10/2026).
Ia menjelaskan, BGN kembali membuka kesempatan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyediakan susu dalam menu MBG dengan mengutamakan produk hasil peternakan lokal.
“Mulai 1 November tahun ini, susu yang dibagikan kepada anak-anak kita di sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang kami putuskan, yakni 80 persen harus susu segar yang berasal dari peternak lokal,” ujar Mas Dar.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses pasar bagi peternak sapi perah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produksi susu di berbagai daerah.
Pemerintah juga berharap peningkatan permintaan dari program MBG dapat mendorong kapasitas produksi peternakan nasional agar kebutuhan pangan bergizi tidak bergantung pada pasokan luar negeri.
Selain kebijakan susu segar, BGN menyiapkan platform perdagangan digital untuk mempertemukan pengelola dapur SPPG dengan produsen pangan secara lebih langsung.
“Insyaallah, mulai November atau Desember ini kami akan meluncurkan semacam marketplace di BGN.”
“Dapur-dapur nantinya wajib membeli tujuh komoditas melalui marketplace secara daring sehingga harganya jelas dan sumber telur, ayam, serta dagingnya berasal dari peternak, termasuk melalui koperasi-koperasi peternak,” jelasnya.
Melalui marketplace tersebut, pengadaan tujuh komoditas pangan dirancang berlangsung lebih transparan, dengan harga yang dapat diketahui serta sumber produk yang lebih mudah ditelusuri.
Skema ini diharapkan memperpendek rantai distribusi sehingga petani dan peternak memperoleh akses pasar yang lebih baik, sementara dapur MBG mendapatkan pasokan bahan pangan secara lebih terukur.
Sudaryono juga menekankan pentingnya membenahi tata niaga pangan agar keuntungan tidak hanya terkonsentrasi pada perantara, tetapi turut dirasakan produsen di tingkat hulu.
“Kita harus mengatasi persoalan yang ada. Praktik-praktik lama dengan mafia beras, mafia daging, dan sebagainya harus berubah. Kita ingin sistem yang tidak merugikan konsumen maupun produsen,” tegas Mas Dar.
Dengan kebijakan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan nasional melalui penyerapan produk lokal, transparansi pengadaan, dan peningkatan kesejahteraan peternak.***
