JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengarahkan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan agar manfaat program pemenuhan gizi tersebut tidak hanya dinikmati masyarakat di perkotaan, tetapi juga menjangkau warga di pulau-pulau kecil hingga pelosok pegunungan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemerataan penerima manfaat menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dalam tiga bulan atau 100 hari ke depan, BGN akan lebih dahulu menyasar daerah yang memiliki kebutuhan tinggi, termasuk wilayah dengan tingkat kesulitan geografis.
“Kami sudah membuka 480 di Indonesia Timur, daerah 3T dan daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Kami juga menambah pada batch kedua. Sudah ada 980 pada 14 Oktober di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, masih banyak masyarakat di wilayah kepulauan dan pelosok pegunungan yang membutuhkan akses terhadap program MBG. Karena itu, perluasan layanan akan terus dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut tidak tertinggal dalam mendapatkan manfaat program.
Namun, BGN tidak ingin perluasan MBG hanya berorientasi pada banyaknya dapur yang dibuka. Kesiapan setiap dapur dan tenaga relawan harus dipastikan sebelum pelayanan dimulai.
Sudaryono menjelaskan, BGN terlebih dahulu memeriksa kondisi dapur, kesiapan relawan, hingga pelatihan yang telah diberikan. Proses ini diperlukan agar setiap dapur mampu memberikan pelayanan sesuai ketentuan.
“Kami sangat hati-hati. Kami harus cek dulu dapurnya, kami cek dulu relawannya, sudah dilatih atau belum, sudah benar atau belum,” ujarnya.
Ia mengakui, ada dapur yang sudah dibuka tetapi belum langsung beroperasi. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari proses persiapan agar pelayanan tidak dipaksakan sebelum seluruh kebutuhan terpenuhi.
BGN juga menerapkan pola peningkatan kapasitas secara bertahap. Dapur yang memiliki kemampuan melayani hingga 3.000 penerima manfaat tidak langsung dioperasikan dengan kapasitas penuh.
Pelayanan bisa dimulai dari 500 orang, kemudian meningkat menjadi 700, 1.000 hingga 1.500 penerima manfaat sebelum mencapai kapasitas optimal.
“Sehingga tidak kemudian asal dibuka. Kalau asal dibuka, justru menambah masalah. Jadi, kami betul-betul mengerjakan pekerjaan ini secara terstruktur dan tersistem,” kata Sudaryono.
Selain memperluas jangkauan ke daerah 3T, BGN juga melakukan penyesuaian terhadap sasaran penerima MBG. Sudaryono mengungkapkan, sekitar 1.600 sekolah telah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat karena dinilai berasal dari kelompok masyarakat mampu.
Salah satu indikator yang digunakan adalah sekolah yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Sudaryono, sekolah tersebut umumnya memiliki kemampuan pembiayaan sendiri, dengan peserta didik dari keluarga mampu dan biaya iuran yang relatif mahal.
“Jadi, sekolah tersebut tidak mau dibantu pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah. Mengapa? Karena sekolahnya sudah mampu, diisi oleh orang-orang mampu, dan uang iurannya mahal. Itu yang kemudian kami keluarkan dari daftar penerima MBG,” jelasnya.
Sudaryono juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pencoretan sekolah tersebut. Ia menegaskan, keputusan mengeluarkan sekolah mampu dari daftar penerima MBG tidak berkaitan dengan penghentian dana BOS.
Menurutnya, kedua kebijakan itu merupakan persoalan berbeda. Sekolah yang tidak lagi menjadi sasaran MBG bukan berarti kehilangan hak menerima dana BOS.
“Informasi di media sosial terdistorsi seolah-olah jika sekolah menolak MBG, dana BOS-nya akan dihentikan. Itu dua persoalan yang berbeda,” tegas Sudaryono.
Dengan perluasan ke wilayah 3T dan penyesuaian sasaran penerima manfaat, BGN berupaya memastikan MBG menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerataan menjadi perhatian agar program tersebut tidak hanya berkembang dari sisi jumlah dapur, tetapi juga semakin luas dirasakan masyarakat hingga pelosok Indonesia.
