JAKARTA – Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian anggaran di sektor pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal nasional mengalami tekanan dan target defisit anggaran terancam meleset. Meski demikian, langkah tersebut masih sebatas opsi dan belum menjadi kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan mengenai pengalihan maupun pemotongan anggaran pertahanan dan kepolisian karena kondisi keuangan negara masih dinilai terkendali.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu langkah yang dapat diambil apabila tekanan terhadap defisit meningkat adalah melakukan penyesuaian pada pos belanja yang memiliki alokasi besar.
“Belum. Tapi begini, hitungan anggaran posnya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas,” kata Purbaya kepada awak media.
Meski membuka peluang tersebut, Menkeu menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam situasi yang aman sehingga belum ada urgensi untuk memangkas anggaran pada sektor strategis tersebut.
“Tapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup,” tegasnya.
Pemerintah Prioritaskan Stabilitas Fiskal
Pernyataan Menkeu menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjadikan stabilitas fiskal sebagai salah satu prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan APBN. Setiap kemungkinan penyesuaian belanja negara akan mempertimbangkan perkembangan penerimaan negara, kebutuhan pembiayaan, serta target defisit yang telah ditetapkan.
Dengan kondisi fiskal yang masih dinilai sehat, pemerintah belum melihat adanya kebutuhan untuk melakukan realokasi ataupun pengurangan anggaran pertahanan maupun kepolisian. Namun, opsi tersebut tetap disiapkan sebagai langkah antisipatif apabila dinamika ekonomi ke depan memberikan tekanan terhadap ruang fiskal.
Pendekatan tersebut juga mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga fleksibilitas pengelolaan anggaran agar tetap mampu merespons perubahan kondisi ekonomi, baik dari faktor domestik maupun global.
Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo
Wacana efisiensi anggaran sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penghematan belanja negara guna memperbesar ruang fiskal bagi program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan penanganan kelaparan.
Dalam kesempatan Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Presiden bahkan menyatakan kesiapan memangkas anggaran pertahanan maupun kepolisian apabila langkah tersebut diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien, bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi sinyal bahwa efisiensi belanja negara tidak menutup kemungkinan menyentuh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk sektor yang selama ini memiliki porsi anggaran cukup besar.
Belum Ada Rencana Pemangkasan dalam Waktu Dekat
Meski demikian, pernyataan Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kondisi tersebut masih bersifat hipotetis. Pemerintah belum memiliki agenda maupun keputusan untuk memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian karena posisi fiskal dinilai masih memadai.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah saat ini lebih diarahkan pada optimalisasi penggunaan APBN agar setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus menjaga disiplin fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional.
