JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tidak berperan sebagai oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi,” kata Basarah.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Dia menjelaskan, meskipun tidak ada kader PDIP yang masuk dalam kabinet pemerintahan, partainya tetap memilih untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Basarah menambahkan bahwa Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial yang tidak mengenal istilah oposisi, berdeda dengan sistem parlementer yang umum digunakan dalam demokrasi liberal.
Lebih lanjut, Basarah menekankan bahwa PDIP berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo demi mewujudkan sistem presidensial yang ideal. “PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meskipun tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima Antara, Sabtu (13/1).
Selain alasan sistem pemerintahan, hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi faktor utama dalam keputusan ini. “Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8, akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa,” ujar Basarah.
Dengan dukungan ini, PDIP berharap dapat berkontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.
