JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM kini mengambil langkah strategis dalam memperkuat keberadaan Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan teknologi Data Desa Presisi (DDP).
Langkah ini diarahkan untuk mengembangkan koperasi berbasis produksi, distribusi, dan sektor industri dengan fondasi data yang akurat dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa pengembangan koperasi tidak bisa lagi mengandalkan asumsi semata.
Data yang valid dan terverifikasi melalui DDP menjadi kunci dalam menyusun strategi jangka panjang dan mewujudkan koperasi sebagai penggerak utama kesejahteraan desa.
“Gerakan kopdes berbasis data desa presisi lebih terukur, terarah. Dan tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di desa,” kata Ferry dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).
Sebagai inovasi dari Institut Pertanian Bogor, DDP menawarkan pendekatan pemetaan desa berbasis geospasial dan sosial ekonomi secara menyeluruh.
Hal ini menjadi terobosan untuk mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan, serta potensi unik dari masing-masing desa, sehingga setiap kebijakan koperasi dapat disesuaikan secara spesifik.
Ferry juga menegaskan bahwa pendekatan ini membantah anggapan bahwa program kopdes merah putih bersifat sentralistik atau top-down.
Sebaliknya, DDP justru membuka ruang partisipasi aktif masyarakat desa sejak awal proses pendataan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga aktor utama dalam menentukan arah usaha koperasi.
Fokus koperasi desa merah putih yang meliputi produksi, distribusi, dan industri, menurut Ferry, menuntut adanya sistem data yang tidak hanya rinci, tetapi juga responsif terhadap dinamika lokal.
Dalam konteks ini, DDP dianggap sebagai pilar utama dalam membentuk sistem pemberdayaan yang inklusif dan efektif.
Sementara itu, Prof. Dr. Sofyan Sjaf selaku penggagas DDP dari IPB, menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan aktif pemerintah dalam mendukung pemanfaatan DDP untuk koperasi desa.
“Data desa presisi adalah implementasi dari demokrasi data yang memetakan dan mengidentifikasi potensi ekonomi sekaligus potensi sumber daya manusia,” ujar Sofyan.
Langkah kolaboratif antara lembaga penelitian dan pemerintah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi desa berbasis data, sekaligus mendorong model pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.***
