JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah Papua.
Menteri Desa Yandri Susanto menekankan bahwa koperasi ini dirancang sebagai solusi konkret dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan cara memangkas mata rantai distribusi hasil pertanian yang selama ini dikuasai tengkulak.
Dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di Kantor Gubernur Papua pada Senin (2/6/2025), Mendes Yandri menyoroti pentingnya koperasi sebagai instrumen pemutus jalur panjang distribusi yang merugikan petani.
“Petani kita itu rata-rata korban terlalu panjangnya rentang kendali distribusi, sehingga tengkulak lah yang untung. Kadang-kadang panen padi rugi, panen cabe rugi.”
“Maka dengan Kopdes ini akan memotong rantai panjang tadi Bapak Ibu,” ujarnya di hadapan para kepala kampung, pejabat daerah, dan pelaku koperasi.
Lebih Adil dan Mandiri
Konsep Kopdes Merah Putih dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem ekonomi desa yang lebih adil dan mandiri.
Stabilitas harga pangan menjadi tujuan utama, yang dapat dicapai lewat pengawasan harga rutin, sinergi dengan pelaku usaha lokal, dan penguatan rantai pasok berbasis komunitas.
Mendes Yandri berharap keberadaan koperasi ini mampu menjawab disparitas harga pangan yang selama ini tinggi di tanah Papua.
Struktur Strategis dan Landasan Kebijakan
Kehadiran Kopdes Merah Putih ini tidak berdiri sendiri.
Menurut Mendes Yandri, langkah strategis ini merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Keppres ini mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat, mengingat beban ekonomi warga desa kerap kali disebabkan oleh tingginya bunga pinjaman dari rentenir serta sistem distribusi hasil tani yang merugikan petani.
“Maka jangan sampai rentenir atau pihak yang terlalu banyak ruang untuk melakukan eksploitasi kepada anak bangsa melalui bunga yang besar, bunga harian, yang sifatnya sesungguhnya tidak menolong,” tegas Mendes Yandri.
Pemerintah juga menjamin dukungan pembiayaan melalui bank milik negara dengan bunga rendah, tanpa mensyaratkan keanggotaan koperasi, sebagai bentuk keberpihakan pada pelaku ekonomi desa.
Orientasi Keuntungan dan Keberlanjutan
Wakil Menteri Desa (Wamendes) Ariza turut menegaskan pentingnya koperasi bersifat profit-oriented agar mampu bertahan dalam jangka panjang.
Keuntungan dari Kopdes akan kembali ke anggota dan komunitas desa dalam bentuk modal usaha dan pelayanan simpan pinjam.
“Jadi namanya Koperasi kalau mau panjang, itu ya harus untung. Kalau untung, pemasukan harus lebih besar dari pada pengeluaran,” kata Wamen Ariza, menekankan pentingnya manajemen keuangan yang sehat.
Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan suku bunga simpanan yang lebih kompetitif dibanding lembaga keuangan lain, agar warga lebih terdorong untuk menabung dibanding sekadar meminjam.
“Kalau koperasinya untung, maka usaha simpan pinjam akan lebih banyak yang menyimpan dari pada yang meminjam. Selama ini yang kita dengar lebih banyak yang pinjam dari gak ada yang simpan,” lanjut Ariza.
Sinergi Lintas Pemerintahan
Acara peluncuran Kopdes Merah Putih di Papua turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik.
Lalu Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, serta Dirjen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nugroho Setijo Nagoro.
Mereka menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pendirian koperasi ini secara masif dan serempak di seluruh Papua.***
