JAKARTA — Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku 0% Manfaat dan Penerima Dukungan Sejahtera Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat integrasi program bantuan sosial sekaligus mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Peluncuran buku saku ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem kesejahteraan yang lebih transparan, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kebijakan sosial pemerintah kini mengusung pendekatan baru yang disebut sebagai Kesejahteraan Rakyat Sepanjang Hayat. Konsep ini memastikan negara hadir memberikan dukungan sejak seseorang masih dalam kandungan hingga memasuki usia lanjut.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Qodari dalam konferensi pers.
Integrasi Data Jadi Kunci
Salah satu terobosan utama dalam buku tersebut adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menggabungkan berbagai basis data penting, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), data aset dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Qodari menjelaskan bahwa integrasi ini memungkinkan pemerintah memiliki satu sumber data yang akurat dan terpusat dalam menentukan penerima bantuan.
“Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem satu pintu tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sekaligus memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.
“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” paparnya.
Kemiskinan Ekstrem Turun, Risiko Masih Ada
Dalam kesempatan yang sama, Qodari memaparkan tren positif penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan data World Bank, angka kemiskinan ekstrem turun signifikan dari 74,3 persen pada 1984 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025.
Meski capaian tersebut dinilai menggembirakan, pemerintah tetap mewaspadai kelompok masyarakat yang berada di ambang kemiskinan.
“Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan ini tidak kembali jatuh ke bawah akibat guncangan ekonomi atau kesehatan,” ungkapnya.
Diperkirakan terdapat sekitar 67,9 juta penduduk yang masuk kategori rentan miskin dan berpotensi terdampak jika terjadi krisis.
Peran Komunikasi Publik
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menekankan pentingnya penyampaian informasi kebijakan secara menyeluruh kepada masyarakat.
Menurutnya, buku saku tersebut menjadi panduan penting untuk menunjukkan kehadiran negara dalam setiap fase kehidupan warga.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama peluncuran Buku Saku 0% Manfaat dan Penerimaan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik atas peluncuran buku ini,” ujar Angga.
Ia menambahkan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dipahami oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada penerima masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” tegasnya.
Dorong Transparansi dan Akses Publik
Dengan hadirnya buku saku ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah memahami hak-haknya serta mengetahui cara mengakses berbagai program bantuan sosial yang tersedia.
Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola bantuan sosial agar lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan, sekaligus mendukung target ambisius Indonesia mencapai nol persen kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun ke depan.
