JAKARTA – Masa transisi penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 mendapat apresiasi dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, yang menilai arah pembenahan berjalan positif.
Penilaian tersebut disampaikan Muhadjir saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi di Lapangan Makodau, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Forum evaluasi nasional itu menjadi momentum untuk meninjau pelaksanaan haji tahun ini sekaligus merumuskan strategi peningkatan layanan bagi musim haji berikutnya.
Muhadjir menilai langkah yang ditempuh Kementerian Haji dan Umrah selama masa peralihan telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.
Menurutnya, kebijakan yang diterapkan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang semakin modern dan berkelanjutan.
“Ini adalah tahun pertama proses transisi. Saya kira kita semua dapat menyaksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat.”
“Lompatan yang dilakukan pada masa transisi ini juga sudah sangat baik, termasuk upaya membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi,” ujar Muhadjir.
Ia menegaskan pembangunan ekosistem haji yang saling terhubung menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada seluruh jemaah Indonesia.
Sistem yang terintegrasi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendukung keberlanjutan penyelenggaraan haji pada masa mendatang.
Muhadjir juga berpandangan bahwa pengelolaan ibadah haji tidak cukup hanya berfokus pada operasional setiap musim keberangkatan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem pelayanan yang kokoh agar mampu menjawab kebutuhan jemaah secara berkesinambungan dalam jangka panjang.
Selain memberikan penilaian positif terhadap proses transisi, Muhadjir turut mengapresiasi kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Ia menilai sinergi yang dibangun jajaran pimpinan kementerian menjadi modal penting dalam menjaga kelancaran proses perubahan kelembagaan.
“Kolaborasi yang dibangun telah menjadi modal penting dalam mengawal proses transisi sekaligus meningkatkan kualitas layanan haji bagi masyarakat,” katanya.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola haji nasional.
Hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan guna menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi jemaah Indonesia pada musim haji berikutnya.***
