JAKARTA – Rakernas Evaluasi Haji 2026 menjadi pijakan awal Kementerian Haji dan Umrah dalam merancang kebijakan baru demi meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji.
Forum nasional tersebut digelar setelah berakhirnya operasional haji 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya menyusun langkah strategis menghadapi musim haji berikutnya.
Evaluasi menyeluruh dilakukan agar setiap proses pelayanan kepada jemaah semakin efektif, terukur, dan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan hasil evaluasi akan menjadi dasar penting dalam penyempurnaan sistem layanan haji.
Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan harus dikaji secara objektif agar kualitas pelayanan kepada jemaah terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Ini merupakan ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat,” ujarnya, Sabtu (4/7/2026).
Ia menjelaskan berbagai tantangan sejak tahap persiapan, operasional hingga pemulangan jemaah harus menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan berikutnya.
Penyelenggaraan ibadah haji dinilai sebagai layanan publik berskala besar yang melibatkan banyak pihak sehingga evaluasi wajib dilakukan secara komprehensif.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan agar hasil evaluasi mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Rakernas tahun ini memusatkan pembahasan pada tiga fokus utama yang menjadi prioritas penyempurnaan layanan haji nasional.
“Mengidentifikasi persoalan penyelenggaraan, mengukur capaian layanan, dan menyusun rekomendasi strategis untuk musim haji berikutnya,” ujarnya.
Materi evaluasi mencakup pengelolaan kuota hingga proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji yang menjadi bagian penting pelayanan jemaah.
Pembahasan juga meliputi pelaksanaan manasik, rekrutmen petugas, pemeriksaan istithaah kesehatan, layanan Nusuk, serta digitalisasi layanan.
Transformasi digital menjadi perhatian khusus karena dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji.
Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas I dan Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta.
Peserta berasal dari unsur Kementerian Haji dan Umrah, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten dan kota, serta pengelola asrama haji se-Indonesia.
Selain rapat evaluasi, peserta mengikuti kegiatan retreat bersama instruktur TNI dan Polri untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Program tersebut diarahkan membangun kepemimpinan, kedisiplinan, kekompakan organisasi, serta mempererat sinergi antarpetugas.
“Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata,” ucap Teguh.
Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Melalui Rakernas ini, pemerintah berharap rekomendasi yang dihasilkan mampu menjadi fondasi reformasi layanan haji Indonesia pada musim mendatang.***
