JEMBRANA, BALI — Pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GWp sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
Program PLTS 100 GWp dinilai dapat menekan beban subsidi energi sekaligus membuka jutaan kesempatan kerja di berbagai daerah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan manfaat tersebut saat melaporkan program kepada Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
“Total investasinya Bapak Presiden dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih.”
“Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujarnya.
Pemerintah memasukkan proyek tersebut dalam RAPBN 2027 dan langsung mendorong percepatan pelaksanaannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Pada tahap perdana, groundbreaking dilakukan untuk proyek PLTS dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp di sejumlah wilayah.
Khusus Bali, pembangunan mencapai 1.000 MW dan dilengkapi sistem baterai untuk menyimpan energi listrik dari pembangkit surya.
Selain menghemat anggaran, PLTS 100 GWp diproyeksikan membantu Indonesia menurunkan emisi karbon dalam jumlah sangat besar.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” imbuhnya.
Pemerintah menargetkan seluruh program PLTS 100 GWp dapat direalisasikan secara masif dalam waktu sekitar tiga tahun.
Bahlil menjelaskan tarif pembangkitan PLTS saat ini berada di kisaran USD5-6 sen per kWh, tetapi angka tersebut belum memperhitungkan kebutuhan baterai.
“(Biaya) baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti lama daripada pemakaian baterai itu,” jelasnya.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperluas elektrifikasi hingga wilayah pedesaan yang belum memperoleh akses listrik memadai.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong pembangunan PLTS berkapasitas 1 MW di setiap desa.
Bahlil mencontohkan penerapan PLTS 1 MW per desa telah dilakukan Pertamina di salah satu wilayah Sumatra untuk membantu masyarakat yang sebelumnya belum menikmati listrik.
“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 Gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang masih menggunakan BBM menuju sumber energi domestik yang lebih bersih.
PLN telah menjalankan salah satu proyek konversi di Bangka Belitung melalui kombinasi pembangkit tenaga angin dan tenaga surya.
Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit yang menggunakan BBM sehingga peluang penghematan impor energi masih cukup besar.
“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” pungkasnya.***
