JEMBRANA, BALI — Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp dikerjakan secara cepat dan ditargetkan selesai dalam tiga tahun.
Program PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Target tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
“Kita akan membangun 100 gigawatt, dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” ujar Presiden.
Prabowo menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia saat ini berada di kisaran 88 GW dari beragam sumber energi.
Sumber listrik tersebut mencakup batu bara, minyak, gas, panas bumi, serta berbagai jenis pembangkit lainnya.
Presiden meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan target pembangunan PLTS tersebut dapat direalisasikan sesuai arahan pemerintah.
Bahlil menyatakan kesiapannya menjalankan instruksi Presiden untuk mempercepat pengembangan pembangkit energi surya.
Prabowo juga meminta dukungan Kepala Danantara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN, dan Direktur Utama Pertamina.
“Kita buktikan lagi ya, nanti tiga tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti ya,” kata Presiden.
Tidak berhenti pada target tiga tahun, Prabowo bahkan menantang tim energi untuk menyelesaikan pembangunan PLTS 100 GWp lebih cepat.
Presiden membuka kemungkinan proyek tersebut dapat dirampungkan hanya dalam waktu dua tahun apabila seluruh tim bekerja optimal.
“Dulu swasembada pangan saya beri target empat tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil satu tahun. Berarti kalau saya kasih target tiga tahun untuk tim energi, ya nggak lah, 2 tahun lah,” ujar Presiden.
Pemerintah menempatkan pengembangan energi surya sebagai bagian penting dari agenda transformasi sektor energi nasional.
Pembangunan PLTS dalam skala besar diharapkan dapat memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pasokan listrik nasional untuk mendukung kebutuhan ekonomi dan pembangunan.***
