BANTEN – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam pidatonya di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Prabowo memperingatkan seluruh pejabat pemerintahan agar menjauhi praktik korupsi, dengan nada tegas bahwa mereka harus “membersihkan diri sebelum dibersihkan.”
Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer alias Noel. Noel kini telah dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Saudara-saudara sudah dengar saya pidato beberapa kali, dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik terus saya ingatkan semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan pasti,” tegas Prabowo, Kamis (28/8/2025).
Prabowo menyinggung laporan dari Jaksa Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap indikasi praktik korupsi.
Ia menyayangkan masih adanya pejabat yang menganggap pemerintah Indonesia lemah atau bisa disuap. “Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat, dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak hukum yang lain, ‘Pak datanya begini Pak’, PPATK laporan. Saya ingatkan tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu mungkin, atau mengira bahwa pemerintah RI itu bodoh, atau mengira bahwa pemerintah RI yang saya pimpin lemah, atau mengira Pemerintah RI yang saya pimpin bisa disogok,” ujarnya.
Sebagai presiden, Prabowo menegaskan bahwa sumpah jabatannya mengikat dirinya untuk menegakkan hukum dan mencegah korupsi.
“Saudara-saudara saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya, karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia, itu,” katanya dengan penuh penekanan.
Peringatan keras ini bukanlah yang pertama. Sejak sebelum dilantik, Prabowo konsisten menyuarakan pentingnya integritas di kalangan pejabat publik.
Kasus OTT terhadap Noel menjadi pengingat bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir pelanggaran, sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama.
Acara APKASI Otonomi Expo 2025 sendiri dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintahan kabupaten se-Indonesia, menjadikan momen ini strategis untuk mempertegas visi pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan komitmen ini, Prabowo berharap dapat membangun kepercayaan rakyat dan memperkuat fondasi pemerintahan yang bebas dari korupsi.
