JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, 15 Oktober 2026, di tengah munculnya sejumlah nama yang dikaitkan dengan perombakan Kabinet Merah Putih.
Agenda pelantikan tersebut terindikasi dari kedatangan sejumlah pejabat dan tokoh ke kompleks Istana Kepresidenan, meski daftar resmi pejabat yang akan dilantik belum diketahui.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, mengonfirmasi kedatangannya ke Istana untuk menghadiri pelantikan.
“Mau pelantikan,” katanya singkat, Kamis (15/10/2026).
Satyawan sebelumnya disebut-sebut sebagai calon Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), lembaga yang menangani pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Sementara itu, Rektor IPB University, Alim Setiawan Selamat, mengaku mendapat undangan ke Istana dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“(Sama) pak seskab pak Teddy diminta hadir ke Istana,” katanya kepada wartawan.
Alim menyatakan belum mengetahui tujuan pemanggilannya, meskipun namanya beredar sebagai kandidat Wakil Menteri Pertanian untuk mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Saya belum tahu. Nanti di lihat saja nanti,” tambahnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Pratikno, juga mengaku menerima undangan untuk menghadiri agenda pelantikan pejabat negara atau pemerintahan pada Kamis sore.
“Ini tadi memperoleh undangan. Jadi, Ketua Wantimpres menerima undangan untuk pelantikan pejabat negara atau pejabat pemerintahan, ya,” ungkapnya.
Pratikno belum dapat memastikan identitas para pejabat yang akan dilantik dalam agenda tersebut.
Nama lain yang turut menjadi perhatian adalah Letjen TNI Richard Tampubolon, yang masih menjabat Kepala Staf Umum TNI dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.
Selain itu, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Panglima Kodam XXI/Radin Inten, menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Meski sejumlah nama telah beredar, penetapan jabatan tersebut masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo atau pihak Istana.
Perkembangan ini menambah perhatian terhadap kemungkinan perombakan susunan pejabat pemerintahan, mulai dari sektor penanggulangan bencana, pertanian, hingga pengelolaan lingkungan.***
