JAKARTA – Dalam upaya besar menyapu bersih birokrasi yang dianggap menghambat kemajuan ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas.
Ia memerintahkan penghapusan seluruh peraturan teknis (Pertek) yang tidak mendapat persetujuan langsung dari dirinya.
Arahan itu disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Presiden Prabowo menyentil langsung praktik regulasi yang tumpang tindih dan memperumit proses perizinan, terutama dari kementerian teknis.
Ia menilai bahwa Keputusan Presiden seharusnya sudah cukup menjadi dasar hukum operasional di lapangan tanpa perlu dipersulit dengan peraturan tambahan yang kerap justru lebih ketat.
“Jadi, perizinan saya minta ya, Menteri-Menteri ya. Jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan Presiden,” tegas Presiden Prabowo dalam dialog terbuka bersama para ekonom dan pengusaha nasional.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar kementerian tidak lagi menerbitkan Pertek tanpa izin langsung darinya. Ia menginginkan sistem perizinan yang lebih praktis, cepat, dan efisien demi kepentingan rakyat serta mendukung pelaku usaha.
“Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Mudahkan,” tambah Presiden.
Langkah ini merupakan bagian dari pembersihan besar-besaran terhadap regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.
Presiden bahkan meminta seluruh menterinya untuk mencabut aturan-aturan yang tak masuk akal dan menciptakan sistem yang mempermudah pelaku usaha lokal untuk berkembang.
“Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha,” ucapnya lagi.
Presiden Prabowo juga menyinggung soal kelambanan dalam proses impor dan praktik ilegal di sektor kepabeanan yang sering kali menciptakan kebocoran negara.
Ia tak ragu menyebut institusi seperti Bea Cukai harus dibenahi secara total, dan memberi peringatan keras kepada para pejabat yang bermain di wilayah abu-abu.
“Bea cukai. Harus beres, jangan macem-macem lagi… Penyelundupan harus kita hentikan. Mengancam industri kita,” kata Presiden dengan nada serius.
Terakhir, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk mengoreksi diri.
Ia menuntut pertanggungjawaban penuh atas kebijakan yang dibuat, dan menyampaikan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari sistem yang korup dan berbelit-belit.
“Rakyat kita banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan,” tuturnya penuh tekanan.
Presiden juga berterima kasih atas masukan dari para pelaku usaha yang hadir dan membuka ruang bagi mereka untuk melaporkan langsung jika ada tindakan aparat di lapangan yang merugikan.***
