JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sejumlah jurnalis dan pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memicu perhatian luas.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai pemicu utama pengurangan tenaga kerja di lembaga penyiaran tersebut.
Salah satu penyiar RRI, pemilik akun Instagram @aiinizzaa, membagikan curahan hatinya melalui unggahan video yang menjadi viral di media sosial.
Dalam video tersebut, penyiar RRI Pro 2 Ternate itu menyatakan pemahamannya terhadap kebijakan efisiensi, tetapi juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan oleh keluarga pegawai terdampak.
“Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak,” ujarnya dalam video yang diunggah pada Selasa, 11 Februari 2025.
“Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orangtua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan?” lanjutnya.
Diketahui, LPP RRI mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar dari total pagu Rp1,7 triliun pada 2025.
Juru Bicara LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, menegaskan bahwa pengurangan pegawai hanya dilakukan terhadap tenaga lepas yang kontraknya tidak diperpanjang.
“Itupun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,” ujar Yonas pada Senin, 10 Februari 2025.
Setelah viral, video yang berisi keluhan mengenai PHK massal di RRI terkait efisiensi anggaran pun akhirnya mendapat tanggapan juga dari akun resmi Partai Gerindra.
Partai yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo ini menilai bahwa efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan oleh pemerintah seharusnya tidak berujung pada PHK massal.
“Harusnya tidak begini buntut dari efisiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal mencakup: Identifikasi dan Penghentian Belanja Pemerintah Tidak Esensial, Tidak Berdampak dan Bocor. Pemusatan Kapasitas Fiskal Pemerintah untuk Belanja Prioritas. Pengelolaan Fiskal yang Adaptif Terhadap Situasi Global dan Nasional. Ini gap sangat besar antara Arahan Presiden dan Pelaksanaan. @rri_official,” tulis akun resmi Gerindra, sambil turut menandai akun RRI.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang dicanangkan Presiden Prabowo dengan pelaksanaannya di lapangan.
