LJUBLJANA, SLOVENIA – Pemerintah Slovenia mengambil langkah diplomatik tegas dengan menyatakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai persona non grata atau figur yang tidak diinginkan di wilayahnya. Keputusan ini secara efektif melarang Netanyahu memasuki Slovenia, menandai eskalasi ketegangan hubungan diplomatik antara Slovenia dan Israel.
Langkah keras ini dipicu oleh operasi militer Israel di Gaza yang terus menuai kecaman global. Seperti dilansir i24news, Sabtu (27/9/2025), Slovenia menegaskan bahwa pelarangan terhadap Netanyahu merupakan respons langsung terhadap kebijakan pemerintah Israel dalam konflik tersebut.
“Keputusan ini mencerminkan sikap kami terhadap tindakan pemerintah Israel,” ujar perwakilan Pemerintah Slovenia, tanpa merinci durasi larangan atau kemungkinan pencabutannya.
Ini bukan kali pertama Slovenia menunjukkan sikap tegas terhadap Israel. Pada Juli lalu, negara ini telah melarang dua menteri Israel memasuki wilayahnya. Selain itu, sejak Agustus, Slovenia memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan menghentikan impor produk dari wilayah pendudukan Palestina, menegaskan komitmennya terhadap isu kemanusiaan.
Dukungan Slovenia untuk Palestina
Slovenia, anggota Uni Eropa, memiliki sejarah panjang mendukung Palestina. Pada 2024, negara ini secara resmi mengakui Negara Palestina, sebuah langkah simbolis yang memperkuat posisinya di panggung internasional. Selain itu, Slovenia terus mendorong solusi dua negara, menyerukan gencatan senjata segera, perlindungan bagi warga sipil, dan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
Reaksi dan Dampak
Hingga kini, Israel belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan Slovenia. Namun, para pengamat memprediksi langkah ini dapat memperburuk hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Eropa, di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan Israel di Gaza.
Keputusan Slovenia ini menambah daftar respons internasional terhadap konflik Israel-Palestina, yang terus menjadi sorotan dunia. Dengan langkah ini, Slovenia mempertegas posisinya sebagai salah satu negara yang vokal dalam menentang agresi militer dan mendukung penyelesaian damai di Timur Tengah.
