Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026), guna menginstruksikan langkah penanganan darurat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pertemuan penting sore ini, Kepala Negara memanggil jajaran petinggi pertahanan dan penegak hukum, yang meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian dan keseriusan penuh terhadap penanggulangan bencana ekologis ini, mengingat dampaknya yang telah menjadi sorotan internasional.
“Betul, hari ini membahas tentang karhutla karena beliau sangat serius sekali. Hadir langsung Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Kementerian Kehutanan dan BNPB yang terhubung melalui Zoom meeting,” ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/10/2026).
Fokus Wilayah Konsentrasi dan Karakteristik Lahan Gambut
Dalam rapat tersebut, Dudung melaporkan peta wilayah prioritas yang menjadi titik konsentrasi penanganan karhutla, di antaranya meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan, hingga Kepulauan Riau. Laporan mencakup persentase penanganan di lapangan serta langkah-langkah strategis lanjutan.
Pemerintah mengakui bahwa pemadaman di sejumlah titik menemui hambatan teknis yang cukup berat di lapangan.
-
Kendala Utama: Karakteristik lahan gambut yang kering di kedalaman membuat api bawah tanah sangat sulit dipadamkan secara instan.
-
Sorotan Internasional: Isu asap lintas batas (transboundary haze) yang berdampak hingga ke negara-negara tetangga menjadi salah satu alasan kuat Presiden mengambil alih evaluasi secara langsung.
“Dampaknya kan sampai ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat concern. Lahan gambut memang sulit untuk dipadamkan, tetapi berbagai upaya konkret terus kita lakukan dan hari ini dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden selaku ketua pengarah,” pungkas Dudung.
