JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pandangannya, usulan tersebut dinilai kurang tepat dan tidak memiliki dasar kuat.
Paloh menegaskan bahwa Gibran tidak terlibat dalam skandal apa pun yang dapat membenarkan pemberhentiannya dari jabatan wakil presiden.
“Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya. Kurang tepat,” ujar Paloh usai acara Penutupan Program Remaja Bernegara di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).
Latar Belakang Desakan Purnawirawan TNI
Desakan untuk mencopot Gibran muncul dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan delapan poin tuntutan sebagai respons terhadap kondisi politik terkini. Surat tuntutan tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Salah satu poin utamanya adalah meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memakzulkan Gibran, dengan alasan proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Namun, usulan ini menuai beragam tanggapan. Surya Paloh menyayangkan langkah para purnawirawan tersebut, menganggapnya tidak sejalan dengan situasi politik yang sedang berjalan.
Menurutnya, pemberhentian seorang wakil presiden harus memiliki landasan yang jelas, seperti pelanggaran konstitusi atau skandal besar, yang menurut Paloh tidak ditemukan pada Gibran.
Tanggapan Tokoh Lain
Selain Paloh, sejumlah tokoh juga memberikan pandangan terkait isu ini. Ketua MPR, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Gibran adalah wakil presiden sah hasil Pemilu 2024, sehingga desakan tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Sementara itu, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, adik Gibran, membela kakaknya dengan menegaskan bahwa proses pemilihan telah sesuai dengan konstitusi.
“Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi,” kata Kaesang.
Pengamat politik Boni Hargens bahkan menyebut desakan ini mustahil karena tidak ada aturan dalam UUD 1945 yang mengizinkan pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan tanpa alasan konstitusional yang kuat. Ia menilai usulan ini hanya akan memicu kegaduhan politik.
Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Meski Partai NasDem tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran karena tidak mengusung pasangan tersebut di Pilpres 2024, Paloh menegaskan bahwa partainya tetap mendukung keberhasilan pemerintahan saat ini. Ia meminta kader NasDem untuk berkontribusi positif demi kemajuan bangsa.
Paloh juga dikenal kerap menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif. Sebelumnya, ia pernah menolak penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan mengomentari efisiensi anggaran pemerintah, menunjukkan sikap yang konsisten dalam menjaga stabilitas politik.
Isu desakan pemberhentian Gibran mencerminkan dinamika politik pasca-Pilpres 2024 yang masih panas. Meski demikian, banyak pihak menilai bahwa stabilitas politik harus diutamakan, terutama di tengah upaya pemerintah menjalankan program strategis seperti Asta Cita.
Gibran sendiri tetap aktif menjalankan tugasnya, seperti mengunjungi job fair di Medan, mengecek program makan bergizi gratis di Depok, hingga mengisi materi retret kepala daerah di Magelang.
Surya Paloh dengan tegas menolak desakan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden, menyebutnya tidak tepat dan tidak didukung oleh fakta skandal.
Pandangan ini sejalan dengan sejumlah tokoh lain yang meminta semua pihak menghormati hasil Pemilu 2024 dan menjaga stabilitas politik nasional.
Dengan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, Paloh mengajak semua pihak fokus pada hal produktif demi kemajuan Indonesia.
