JAKARTA – Bandara Kertajati di Jawa Barat kembali menjadi sorotan dalam agenda pembangunan nasional setelah TNI Angkatan Udara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkuat koordinasi untuk merumuskan arah pengembangannya di masa depan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., dengan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., yang berlangsung di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur strategis nasional agar mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi sektor transportasi, industri, dan pertahanan negara.
Bandara Kertajati dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah sekaligus memperkuat pengembangan sektor kedirgantaraan nasional yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam pertemuan tersebut, TNI AU dan Bappenas membahas berbagai potensi pengembangan Bandara Kertajati ke depan.”
“Pembahasan mencakup peluang pemanfaatan kawasan untuk mendukung konektivitas, sektor dirgantara, kebutuhan pertahanan, serta penguatan ekosistem industri penerbangan nasional,” demikian disampaikan Kadispen TNI Angkatan Udara, I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M., dalam keterangan resminya, Jumat (5/6/2026).
Salah satu agenda penting yang mendapat perhatian dalam diskusi tersebut adalah peluang pengembangan fasilitas pendukung industri dirgantara yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di sektor penerbangan.
Fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) menjadi salah satu opsi strategis yang dinilai berpotensi memperkuat kemampuan nasional dalam layanan perawatan dan pemeliharaan pesawat.
Keberadaan fasilitas MRO di kawasan Kertajati diyakini tidak hanya mampu melayani kebutuhan pesawat sipil, tetapi juga dapat mendukung operasional pesawat militer secara lebih efektif dan efisien.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun kemandirian industri penerbangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap layanan perawatan pesawat di luar negeri.
Menurut Nyoman, seperti disampaikan Kasau bahwa TNI AU pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan Bandara Kertajati sebagai bagian dari penguatan infrastruktur strategis nasional.
“Dukungan tersebut sejalan dengan pengalaman TNI AU dalam memanfaatkan fasilitas penerbangan di kawasan tersebut melalui sejumlah kegiatan latihan dan aktivitas penerbangan,” lanjut Nyoman.
Pengalaman operasional yang telah dimiliki TNI AU di kawasan Kertajati menjadi modal penting dalam memberikan masukan terkait pengembangan fasilitas dan kebutuhan penerbangan yang relevan di masa mendatang.
Selain itu, TNI AU juga telah menyiapkan berbagai kajian internal serta perencanaan strategis yang dapat menjadi dasar sinkronisasi apabila diperlukan dukungan lebih lanjut terhadap operasional maupun pemanfaatan kawasan bandara tersebut.
Meski memiliki potensi besar, proses pengembangan Kertajati masih membutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait agar implementasinya berjalan sesuai kebutuhan nasional.
Penyusunan roadmap yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting agar pengembangan kawasan tersebut mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi negara.
Melalui penguatan sinergi antara TNI AU dan Bappenas, pemerintah berharap Bandara Kertajati dapat berkembang menjadi pusat aktivitas penerbangan yang tidak hanya menunjang konektivitas nasional, tetapi juga memperkuat industri dirgantara dan kepentingan pertahanan Indonesia secara berkelanjutan.***
