JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa akurasi data desa kini menjadi senjata utama dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang efektif.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop UKM), Ferry Juliantono, menekankan bahwa validitas data sangat krusial agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan,” kata Wamenkop Ferry dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Rabu.
Menurut Ferry, data yang tajam dan tepat dapat memperkuat efektivitas berbagai program prioritas seperti pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, hingga perluasan lapangan pekerjaan.
Semua itu, lanjutnya, hanya mungkin tercapai jika fondasi data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Di tengah kebutuhan itu, kehadiran sistem pemetaan berbasis teknologi bernama Data Desa Presisi (DDP) menjadi jawaban.
Aplikasi ini mampu memotret kondisi desa secara menyeluruh—mulai dari potensi ekonomi, profil sosial, hingga dinamika demografi—dengan pendekatan digital yang presisi.
Ferry menyebutkan bahwa sistem ini dibangun dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital terintegrasi yang membuat data yang dihasilkan dapat menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan pemerintah, termasuk oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Ke depan, Wamenkop menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mempererat kolaborasi lintas sektor guna memastikan proses pendataan makin akurat dan partisipatif.
“Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan,” kata Wamenkop.
Sementara itu, Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S. Deyang, menyambut baik pendekatan berbasis kolaborasi tersebut.
Ia berharap akademisi turut dilibatkan secara aktif dalam proses validasi, khususnya dalam menyisir data warga miskin di berbagai pelosok Indonesia.
Di sisi lain, penggagas DDP sekaligus Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB, Prof. Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa konsep Data Desa Presisi dibangun dari pendekatan partisipatif dan ilmiah.
Pendekatan ini dimulai dari bawah (bottom-up), melibatkan pemuda desa sebagai enumerator, dan didukung perangkat teknologi modern seperti drone dan AI.
DDP tidak hanya mendata fisik seperti rumah dan fasilitas publik, tetapi juga menangkap fenomena sosial seperti migrasi, struktur ekonomi lokal, dan jaringan sosial masyarakat desa.
Hingga Agustus 2025, sistem ini telah diterapkan di 1.239 desa yang tersebar di 38 kabupaten/kota di 16 provinsi.
Semua proses pemetaan dilakukan dengan keterlibatan para akademisi agar kualitas data tetap terjaga, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.***
