JAKARTA – Uni Eropa (UE) baru-baru ini memperbarui kebijakan sanksinya terhadap Rusia. Sanksi yang membatasi perdagangan dengan negara tersebut serta pembekuan miliaran aset akan terus diberlakukan.
Pada pertemuan Menteri Luar Negeri UE pada Senin (27/01), mereka juga menyetujui rencana untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Suriah, tetapi dengan syarat pemerintahan inklusif dan pemenuhan hak asasi manusia.
Diplomat utama UE, Kaja Kallas, menegaskan bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen Eropa untuk
“terus mengurangi pendapatan Moskow dalam membiayai perangnya” di Ukraina.
“Rusia perlu membayar kerusakan yang mereka timbulkan,” ujar Kallas melalui akun Twitter-nya.
Langkah ini dilanjutkan meski mendapat tantangan dari Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, yang sempat mengancam akan memveto perpanjangan sanksi tersebut jika UE tidak menyelesaikan masalah pasokan gas Rusia melalui Ukraina.
Kekhawatiran Orban terkait dengan keputusan Ukraina yang menghentikan pasokan gas Rusia melalui jaringan pipa mereka, yang menurutnya merugikan Hungaria hingga miliaran dolar.
Namun, setelah diskusi intensif dengan Komisi UE, Orban akhirnya mengalah dan menyetujui perpanjangan sanksi, meskipun masih ada perundingan mengenai pemeliharaan jaringan pipa gas yang melibatkan Hungaria dan Slovakia.
Sementara itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump menjadi perhatian besar di Eropa. Zsuzsanna Vegh dari German Marshall Fund of the United States mencatat bahwa kebijakan Trump yang cenderung memecah belah Eropa untuk memperoleh keuntungan bilateral dengan negara-negara anggota UE dapat melemahkan kesatuan blok tersebut.
“Jika para pemimpin negara Eropa bersaing untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintahan Trump, hal itu akan berdampak negatif pada persatuan UE,” kata Vegh kepada DW.
Kekhawatiran Eropa terhadap kebijakan luar negeri Trump juga berhubungan dengan ketegangan yang terus meningkat dalam konflik dagang. Namun, ada harapan di kalangan diplomat Eropa bahwa meskipun Trump kerap bertindak transaksional, ia tetap menekan Rusia dengan ancaman tarif lebih tinggi jika perang di Ukraina tidak segera dihentikan.
Sementara itu, UE juga mengambil langkah untuk meringankan sanksi terhadap Suriah. Blok tersebut mulai menilai perkembangan positif yang terjadi di negara yang dilanda perang tersebut di bawah kepemimpinan kelompok Islamis Hayat Tahir al Sham (HTS), yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda. UE menyetujui peta jalan untuk melonggarkan sanksi, dengan tetap mempertahankan opsi untuk memberlakukan kembali jika Suriah gagal membentuk pemerintahan inklusif atau terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Julien Barnes-Dacey, dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, menambahkan bahwa ada konsensus di Eropa mengenai perlunya meringankan sanksi guna mendukung transisi politik di Suriah. “Kondisi ekonomi yang buruk jelas merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi transisi positif,” kata Barnes-Dacey. “Ada risiko nyata bahwa jika negara tidak dapat distabilkan, keadaan dapat memburuk dengan cepat.”
Dengan berbagai tantangan internasional yang dihadapi UE, keputusan-keputusan tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Eropa, sembari tetap mempertahankan tekanan terhadap Rusia dan memitigasi dampak dari kebijakan luar negeri AS yang semakin kompleks.
