JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Aganata Nusantara (Danantara) untuk melakukan perombakan besar-besaran pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fokus utama adalah memangkas jumlah komisaris yang dinilai berlebihan dan menghapus tantiem, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN. Perintah ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).
“Duduk sebagai komisaris di banyak perusahaan, banyak banget, enggak usah. Cukup dua, tiga, enggak usah banyak-banyak,” tegas Prabowo, menyoroti praktik komisaris yang merangkap jabatan di berbagai BUMN.
Ia juga memerintahkan penghapusan tantiem, yakni bonus atau insentif yang diberikan kepada komisaris dan direksi, untuk memastikan pengelolaan BUMN lebih hemat dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Menurut Prabowo, Danantara harus menjadi motor penggerak reformasi BUMN agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.
“Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut, tapi juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia,” ujarnya.
Danantara, yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, mengkonsolidasikan tujuh BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID, serta Indonesia Investment Authority (INA).
Badan ini dirancang untuk mengoptimalkan aset negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan yang transparan dan inovatif.
Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, dengan standar transparansi tinggi.
“Danantara harus dikelola transparan, bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” katanya, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam operasional BUMN.
Langkah ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo untuk menjadikan BUMN sebagai tulang punggung pembangunan nasional.
Dengan pengurangan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem, pemerintah berharap dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk mendukung proyek-proyek strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program pemerataan ekonomi.
Reformasi BUMN ini juga mendapat sorotan karena dianggap sebagai langkah berani untuk mengatasi inefisiensi yang selama ini menghambat kinerja perusahaan negara.
Pengamat ekonomi menilai, keberhasilan Danantara dalam menjalankan mandat ini akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
