JAKARTA – Kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Kamis (23/10/2025) menyatakan kesiapan untuk melakukan dialog nasional dengan seluruh faksi Palestina. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan perundingan di Kairo antara delegasi Hamas dan Fatah yang dimediasi Mesir, guna membahas fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza serta masa depan kantong wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan Anadolu, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan gerakannya “menuju dialog nasional dengan hati terbuka dan tangan terbuka kepada Otoritas Palestina dan kekuatan nasional lainnya,” sambil menyebut otoritas tersebut sebagai “salah satu institusi Palestina yang tidak dapat diabaikan.”
Qassem mendorong otoritas Palestina untuk “menyelaraskan diri dengan konsensus nasional di Gaza dan berdialog dengan pikiran terbuka,” serta menekankan pentingnya persatuan nasional dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partisan. Ia memperingatkan bahwa periode saat ini “berbahaya tidak hanya bagi Hamas tetapi juga bagi seluruh rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.”
Jubir Hamas menegaskan komitmen penuh gerakan itu untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata “dalam semua detailnya,” serta meminta mediator menekan Israel agar mematuhi kesepakatan. Hamas diklaim telah melakukan diskusi terus-menerus dan langkah-langkah signifikan di lapangan untuk mengimplementasikan tahap pertama perjanjian, termasuk penyerahan tawanan hidup dan sejumlah jenazah, sementara tahap kedua masih memerlukan diskusi lebih lanjut.
Menurut Qassem, Hamas menerima jaminan dari Turki, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat bahwa “perang telah berakhir secara efektif” dan penerapan ketentuan gencatan senjata merupakan “kesimpulan penuh.” Tahap kedua, imbuh Qassem, mencakup isu-isu luas dan kompleks yang membutuhkan pendekatan terperinci, dengan tujuan akhir mencapai perdamaian yang tuntas dan langgeng bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Jubir Hamas juga menyoroti pelanggaran yang dilakukan Israel sejak gencatan senjata, termasuk tewasnya 90 warga Palestina dan penutupan perlintasan Rafah yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Ia menuduh Israel memanfaatkan kondisi kemanusiaan sebagai “alat tawar-menawar politik” dan menyerukan tindakan segera untuk mencegah kelaparan di Gaza.
Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup 20 poin dari mantan Presiden AS Donald Trump, telah dicapai pada 10 Oktober. Kesepakatan ini meliputi pertukaran sandera, pembangunan kembali Gaza, dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.
Sejak Oktober 2023, konflik di Gaza telah menewaskan lebih dari 68.200 orang dan melukai lebih dari 170.300 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
