JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengawasi pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana Sumatra Barat.
BNPB menegaskan huntara di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, berjalan sesuai rencana dan target waktu yang telah ditetapkan.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, turun langsung meninjau progres pembangunan huntara tahap pertama sebagai bentuk pengawasan lapangan terhadap percepatan pemulihan pascabencana.
Pembangunan huntara diposisikan sebagai solusi darurat yang aman, layak, dan manusiawi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam.
“Negara hadir dan berkomitmen penuh untuk memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak.”
“Pembangunan huntara harus dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan akses terhadap fasilitas dasar,” ujarnya saat meninjau langsung progress pembangunan huntara, Selasa (6/1/2026).
BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, serta instansi terkait terus memperkuat koordinasi teknis mulai dari distribusi material bangunan hingga pengaturan tenaga kerja di lokasi proyek.
Penataan kawasan huntara dirancang menyesuaikan karakter lingkungan setempat dengan perhatian khusus pada sanitasi, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, dan akses layanan dasar masyarakat.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi hunian tetap atau huntap berjarak sekitar satu kilometer dari kawasan huntara.
“Huntara ini hak milik bagi masyarakat yang berhak, totalnya 386 KK. Dari jumlah itu, 60 KK akan menempati huntara lebih dulu karena masih mengungsi di Mesjid Aia Angek,” katanya.
Lahan huntap disiapkan melalui skema hibah dengan luas mencapai 5,5 hektare sebagai bagian dari rencana relokasi permanen warga terdampak.
Pada tahap pertama, pembangunan huntara mencakup 12 barak dengan total 60 unit yang seluruhnya berada di wilayah Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh.
Sebanyak 20 unit huntara saat ini telah mencapai progres pembangunan sekitar 50 persen dan ditargetkan segera dapat dihuni.
Keberadaan huntara diharapkan mampu memulihkan aktivitas sosial dan kehidupan sehari-hari warga secara bertahap sambil menunggu pembangunan hunian tetap rampung.***