Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah berani untuk mengerem pertumbuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengumumkan kebijakan baru berupa pembatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, dengan kuota maksimal hanya enam unit saja per kecamatan.
Langkah moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru ini diambil sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran. Pasalnya, saat ini jumlah dapur yang beroperasi di lapangan dinilai sudah terlampau gemuk.
“Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” tegas Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Menumpuk di Kota Besar, Daerah Terluar Justru Terlupakan
Nanik membeberkan alasan krusial di balik keputusan moratorium ini. Dari hasil evaluasi, penyebaran 27.000 dapur SPPG saat ini dianggap tidak merata karena mayoritas menumpuk di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi.
Kondisi kontras justru terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jalur distribusi makanan bergizi di wilayah-wilayah pelosok tersebut dinilai masih sangat minim dan belum terlayani secara optimal.
Oleh karena itu, pendaftaran dapur baru resmi ditangguhkan tanpa batas waktu yang ditentukan, sembari memetakan kembali kebutuhan riil di setiap wilayah.
“Jadi moratorium. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” tuturnya.
Jalankan Komando Presiden Prabowo: Fokus ke Wilayah 3T
Kebijakan pembatasan dan pemerataan dapur pangan ini diakui Nanik sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala Negara berpesan agar garis depan pertahanan gizi nasional diutamakan bagi anak-anak di wilayah pinggiran kekuasaan.
“Jadi kami beresin dulu. Karena jujur, sekarang yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” pungkas Nanik.
Melalui strategi penataan ulang ini, BGN berharap anggaran dan fasilitas program Makan Bergizi Gratis ke depannya tidak lagi salah sasaran, melainkan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan di seluruh pelosok nusantara.
