WASHINGTON, AS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa dirinya tidak terikat oleh hukum internasional dalam menjalankan kebijakan globalnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul operasi militer kontroversial yang berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro di ibu kota Caracas pada awal Januari 2026.
Reaksi Internasional Terhadap Kebijakan Trump
Dalam wawancara eksklusif dengan The New York Times yang dilansir Jumat (9/1/2026), Trump menyatakan bahwa satu-satunya pembatas bagi ambisinya hanyalah moralitas pribadinya sendiri.
“Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Hanya itu yang bisa menghentikan saya,” ujar Trump.
“Saya tidak butuh hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang lain,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah gejolak internasional pasca-operasi militer AS yang diberi nama Operation Absolute Resolve.
Pada Sabtu (3/1/2026), pasukan khusus Delta Force bersama elemen FBI melakukan serbuan ke kediaman Maduro di Caracas.
Operasi itu didukung serangan udara untuk menekan pertahanan udara Venezuela, sehingga Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berhasil ditangkap dan segera dievakuasi ke kapal perang AS sebelum dibawa ke Amerika Serikat.
Maduro, yang kini berusia 63 tahun dan telah digulingkan dari kekuasaannya, tampil pertama kali di Pengadilan Federal Manhattan, New York, pada Senin (5/1/2026).
Mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dan oranye serta diborgol, Maduro dikawal ketat marshal AS memasuki ruang sidang.
Di hadapan Hakim Federal Alvin Hellerstein (92 tahun), yang diangkat pada masa Presiden Bill Clinton, Maduro dengan tegas menyatakan ketidakbersalahannya.
“Saya presiden Republik Venezuela. Saya di sini diculik. Saya ditangkap di rumah saya di Caracas, Venezuela,” kata Maduro dalam bahasa Spanyol melalui headphone penerjemah.
Hakim Hellerstein langsung menyela, “Izinkan saya intervensi—akan ada waktu dan tempat untuk membahas semua ini. Pengacara Anda akan dapat mengajukan mosi. Saat ini, saya hanya ingin tahu satu hal: Apakah Anda Nicolás Maduro Moros?”
Maduro menjawab, “Saya Nicolás Maduro Moros.”
Hakim kemudian menjelaskan hak-hak hukum Maduro, termasuk hak untuk diam dan mendapatkan pengacara yang ditunjuk pengadilan jika tidak mampu membayar pengacara swasta.
Maduro didampingi pengacara terkenal Barry Pollack, yang pernah menangani kasus pembebasan pendiri WikiLeaks Julian Assange pada 2024 serta mewakili sejumlah klien Venezuela. Pollack mengindikasikan akan menantang legalitas penangkapan Maduro oleh AS sejak awal.
Ketika ditanya mengenai kesadaran atas hak-haknya, Maduro menjawab, “Saya tidak mengetahui hak-hak ini. Yang Mulia sedang memberi tahu saya tentang hal itu sekarang.” Ia kemudian secara resmi menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan.
“Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Saya adalah pria yang baik, presiden negara saya.”
Dakwaan terhadap Maduro dan Flores mencakup konspirasi narco-terorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin, serta konspirasi kepemilikan senjata tersebut.
Dakwaan setebal 25 halaman yang dibuka pada Sabtu (3/1/2026) menuduh pasangan ini bekerja sama dengan kartel narkoba selama lebih dari 20 tahun, dari 1999 hingga 2025, untuk mengirimkan ribuan ton kokain ke Amerika Serikat.
Maduro juga dituduh berkolaborasi dengan kelompok teror, sementara keduanya didakwa memerintahkan penculikan, pemukulan, dan pembunuhan terhadap pihak yang berutang narkoba atau mengganggu operasi perdagangan mereka.
Kasus ini berpotensi menghadapkan Maduro pada hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penangkapan tersebut memicu reaksi beragam secara global, termasuk kecaman dari sejumlah negara atas dugaan pelanggaran kedaulatan Venezuela.
Di sisi lain, pendukung operasi AS memuji langkah tegas tersebut sebagai upaya memerangi perdagangan narkoba dan terorisme.
Pemerintahan Trump menegaskan bahwa operasi ini bertujuan membawa Maduro ke pengadilan atas tuduhan lama yang telah diumumkan sejak 2020, dengan penambahan dakwaan baru setelah penangkapan.
