Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dampak besar bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 107.400 hektare sawah rusak dan lebih dari 820 ribu ekor ternak dilaporkan mati atau hilang akibat bencana tersebut.
Data itu disampaikan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Rabu (14/1/2026). Ia menyebut bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak akhir November 2025 telah menghantam sektor pertanian secara masif di wilayah utara dan tengah Sumatra.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian Pertanian mengajukan tambahan anggaran Rp5,1 triliun, di luar pagu yang telah disiapkan dalam APBN 2026.
Kerusakan Pertanian Meluas
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, kerusakan sawah terbagi menjadi 56.100 hektare rusak ringan, 22.200 hektare rusak sedang, dan 29.100 hektare rusak berat. Dari total lahan terdampak tersebut, 44.600 hektare tanaman padi dan jagung mengalami puso atau gagal panen total.
Sektor perkebunan turut terdampak dengan 29.300 hektare kebun kopi, kakao, dan kelapa mengalami kerusakan. Sementara itu, 1.800 hektare lahan hortikultura—meliputi sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat—juga terdampak bencana.
Di sektor peternakan, banjir dan longsor menyebabkan lebih dari 820.000 ekor ternak—termasuk sapi, kerbau, kambing, domba, dan unggas—mati atau hilang terseret arus. Infrastruktur pertanian pun tak luput dari kerusakan, mulai dari 58 unit rumah potong hewan, 2.300 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) yang hilang, 74 balai penyuluhan pertanian, hingga 152 kilometer jaringan irigasi.
Anggaran Pemulihan Dinilai Belum Cukup
Amran menjelaskan, Kementan telah mengalokasikan Rp1,49 triliun dari APBN 2026 untuk pemulihan awal. Dana itu mencakup rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang serta irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida Rp641,25 miliar.
Namun, ia menilai anggaran tersebut masih jauh dari cukup, terutama karena program swasembada pangan nasional harus tetap berjalan. Karena itu, pemerintah secara resmi mengajukan tambahan anggaran Rp5,1 triliun kepada DPR RI.
“Kebutuhan tambahan ini mutlak agar pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa dilakukan secara menyeluruh,” tegas Amran.
Satgas Nasional Dikerahkan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Satgas tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengoordinasikan pemulihan lintas sektor di tiga provinsi terdampak.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan total kebutuhan biaya pemulihan pascabencana di ketiga provinsi mencapai Rp51,82 triliun, dengan rincian Aceh Rp25,41 triliun, Sumatera Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp13,52 triliun.
Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menambahkan bahwa proses rehabilitasi 100.000 hektare sawah mulai dikerjakan Kamis (15/1/2026), dengan target selesai sebelum puncak musim hujan berakhir pada Februari 2026.
