Jejak Dinasti Politik Keluarga Mas’ud di Kaltim: Kuasai Eksekutif-Legislatif, Satu Nama Kena OTT KPK

JAKARTA – Dinasti politik keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur (Kaltim) kini dipandang sebagai salah satu jaringan kekuasaan paling dominan di daerah.

Terutama setelah polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar kembali memantik perdebatan tentang etika anggaran dan konsentrasi kekuasaan di provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara tersebut.

Sorotan publik menguat karena keluarga ini tidak hanya menguasai jabatan eksekutif di tingkat provinsi dan kota.

Tetapi juga memiliki representasi kuat di legislatif daerah, DPR RI, serta organisasi sosial dan olahraga yang membuat pengaruhnya meluas jauh melampaui jalur formal politik.

Fenomena ini memicu kekhawatiran kalangan pengamat yang menilai bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga berpotensi menggerus kualitas demokrasi lokal, memperlebar ruang konflik kepentingan, dan mengurangi mekanisme kontrol yang sehat terhadap pejabat publik.

Di saat yang sama, pendukung dinasti politik sering berargumen bahwa semua jabatan tersebut diraih melalui proses elektoral yang sah, sehingga menggambarkan adanya dukungan publik yang kuat terhadap keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur.

Dalam konteks inilah, pembahasan mengenai dinasti keluarga Mas’ud tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor ekonomi, politik, dan sosial yang saling menguatkan dan membentuk gurita kekuasaan di Kaltim.

Akar Bisnis dan Modal Ekonomi

Keluarga Mas’ud berawal dari dunia usaha minyak, pelayaran, dan jasa kepelabuhanan yang tumbuh di Balikpapan dan sekitarnya, sebelum kemudian mentransformasikan modal ekonomi tersebut menjadi modal politik yang masif di tingkat daerah.

Jaringan perusahaan yang berkaitan dengan keluarga ini, seperti yang bergerak di sektor pelayaran dan energi, memberikan basis finansial yang kuat untuk membangun struktur patronase, membiayai aktivitas politik, dan memperluas jejaring sosial di Kaltim.

Pola yang tampak di keluarga Mas’ud memperlihatkan bagaimana aktor-aktor bisnis lokal yang sukses kemudian masuk ke ranah kekuasaan formal, sekaligus memanfaatkan kedudukan politik untuk memperkuat legitimasi usaha dan citra sosial.

“Pernah dengar nama PT Cindara Pratama Lines?”

Diketahui perusahaan perseoran ini dimiliki oleh keluarga Rahmad Mas’ud, yang memulai usahanya sejak Februari 2007.

Model relasi timbal balik antara bisnis dan politik ini menjadi fondasi yang memungkinkan keluarga Mas’ud tidak hanya memperoleh satu posisi strategis, tetapi menata konfigurasi kekuasaan lintas lembaga di Kaltim.

Figur Sentral: Rudy Mas’ud sebagai Gubernur 

Rudy Mas’ud kini menjadi figur paling sentral dalam dinasti ini dengan posisinya sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030, setelah sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar sekaligus tokoh pengusaha yang cukup dikenal.

Lahir di Balikpapan pada 7 Desember 1981, Rudy menempuh pendidikan ekonomi hingga meraih gelar doktor di Universitas Mulawarman, yang kerap ditampilkan sebagai bukti kapasitas akademik untuk mengelola pemerintahan di wilayah strategis Ibu Kota Nusantara.

Karier politik Rudy melesat sejak Pemilu 2019 ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Kaltim dan ditempatkan di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, posisi yang memberi akses luas terhadap isu penegakan hukum di tingkat nasional.

Di internal Partai Golkar, Rudy memegang jabatan penting sebagai Wakil Sekjen DPP dan Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, yang membuatnya tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga pengendali mesin politik di provinsi tersebut.

Selain itu, terpilihnya Rudy sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menambah bobot pengaruhnya di kancah nasional, karena forum ini menjadi ruang koordinasi dan lobi para gubernur terkait kebijakan pusat-daerah.

Polemik Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar dan Ujian Integritas

Rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar menjadi katalis utama yang membuat nama Rudy Mas’ud dan dinasti keluarganya menjadi sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Angka yang dinilai fantastis tersebut dikritik oleh berbagai pihak, mulai dari anggota DPR RI hingga Kementerian Dalam Negeri, yang menilai belanja kendaraan dinas harus mempertimbangkan rasa keadilan, efisiensi, dan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Sejumlah politisi di Senayan menyebut pengadaan mobil dinas dengan nilai sebesar itu tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan dan sikap empati seorang kepala daerah di tengah berbagai kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Wakil Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati menggunakan APBD, terutama pada masa di mana efisiensi anggaran menjadi tuntutan nasional, sehingga belanja simbolik yang mewah mudah memicu resistensi publik.

Dari sisi Pemerintah Provinsi Kaltim, penjelasan yang muncul menyebut bahwa pengadaan mobil dinas tersebut didasarkan pada pertimbangan kebutuhan operasional dan standar protokoler, meski penjelasan ini belum meredam sepenuhnya kritik dan kecurigaan publik.

Dominasi Eksekutif-Legislatif: Hasanuddin Mas’ud di DPRD Kaltim

Di level legislatif provinsi, posisi Ketua DPRD Kaltim dipegang oleh Hasanuddin Mas’ud, kakak Rudy, yang kian menegaskan penguasaan dua poros utama pemerintahan daerah, yaitu eksekutif dan legislatif, oleh satu keluarga.

Hasanuddin, politisi Golkar kelahiran Balikpapan 1 Agustus 1973, sebelumnya sudah malang melintang di struktur partai dan sempat memimpin DPD Golkar Kutai Kartanegara periode 2020–2025.

Ia naik menjadi Ketua DPRD Kaltim melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan Makmur HAPK, proses yang sempat menimbulkan dinamika internal namun pada akhirnya mengukuhkan posisi keluarga Mas’ud sebagai aktor sentral di parlemen provinsi.

Secara genealogis, Hasanuddin merupakan anak pertama pasangan H. Mas’ud dan Hj. Syarifah Ruwaidah Alqadri, serta cucu dari ulama kharismatik K.H. Muhammad Husein (Tuak Kali Malunda) dari Sulawesi Barat, yang memberi dimensi kultural dan religius pada legitimasi sosial keluarga ini.

Level Kota: Rahmad Mas’ud dan Balikpapan

Di tingkat kota, Rahmad Mas’ud, kakak lain dari Rudy, memegang posisi strategis sebagai Wali Kota Balikpapan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan, yang menjadikan kota minyak tersebut sebagai salah satu basis utama kekuatan keluarga.

Rahmad, kelahiran Balikpapan 12 Mei 1976, terlebih dulu dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor pelayaran dan jasa, termasuk menjabat Komisaris Utama PT Sinar Pasific sejak 1998.

Karier politiknya menanjak setelah terpilih sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2016–2021, kemudian menang dalam Pilkada 2020 dan kembali mendapat mandat untuk memimpin Balikpapan hingga 2030 setelah unggul di Pilkada 2024.

Dari sisi pendidikan, Rahmad menempuh jenjang dasar dan menengah di Balikpapan, lalu meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tridharma Balikpapan pada 2016 dan Magister Ekonomi dari Universitas Mulawarman pada 2020, yang sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan kapasitas manajerialnya.

Selain jabatan formal, Rahmad aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan kemaritiman, termasuk pernah menjadi Bendahara DPD KNPI Balikpapan dan memimpin International Owner Ship Association (INSA), yang memperkuat jejaringnya di sektor bisnis dan komunitas pelayaran.

Peran Perempuan dalam Dinasti: Syarifah Suraidah

Sosok Syarifah Suraidah Harum, istri Rudy Mas’ud, memperlihatkan bagaimana peran perempuan dalam dinasti ini tidak sekadar sebagai pendamping, tetapi juga aktor politik dan sosial yang memiliki legitimasi sendiri.

Syarifah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari dapil Kaltim setelah menggantikan kursi suaminya yang mundur untuk maju sebagai calon gubernur, sehingga keterwakilan keluarga Mas’ud di Senayan tetap terjaga.

Di luar parlemen, ia menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kaltim periode 2025–2029, Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kaltim periode 2020–2025, dan mengemban sejumlah posisi lain di organisasi sosial dan ekonomi kreatif.

Lahir di Balikpapan 1 Januari 1981, Syarifah menempuh pendidikan dasar dan menengah di Penajam dan Balikpapan, termasuk di SMK Sekolah Perawat Kesehatan milik Departemen Kesehatan, sebelum kemudian terjun ke dunia usaha dan sosial.

Ia juga mendirikan Harum Center Foundation pada 2021 yang berfokus pada kegiatan sosial, pendidikan, dan pengembangan masyarakat, serta baru-baru ini dikukuhkan sebagai Bunda PAUD dan Ketua Dekranasda Kaltim periode 2025–2030, sekaligus memimpin TP PKK dan Tim Pembina Posyandu di level provinsi.

Catatan Kelam: OTT KPK terhadap Abdul Gafur Mas’ud

Sisi paling kontroversial dalam perjalanan dinasti Mas’ud adalah kasus yang menjerat Abdul Gafur Mas’ud (AGM), adik bungsu Rudy, yang pernah menjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dan kemudian terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Pada 13 Januari 2022, AGM resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, peristiwa yang menjadi catatan hitam dalam rekam jejak keluarga ini.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian menyatakan Abdul Gafur bersalah dalam beberapa perkara korupsi, sehingga kasus ini kerap dijadikan bahan rujukan oleh kelompok masyarakat sipil ketika menyoroti risiko kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi.

Selain sebagai bupati, AGM juga dikenal sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan pendiri PT Petro Perkasa Indonesia, menunjukkan bahwa ia, seperti anggota keluarga lain, berada di persimpangan antara bisnis dan politik.

Pada 4 September 2024, Abdul Gafur Mas’ud divonis 6 tahun penjara sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. Dalam vonisnya, majelis hakim Tipikor memutuskan terdakwa Abdul Gafur Mas’ud secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp14.462.196.752.

Kontroversi lain yang membayangi masa jabatannya adalah rencana pembangunan rumah dinas bupati dengan anggaran sekitar Rp34 miliar di tengah krisis pandemi Covid-19, yang dianggap tidak peka terhadap situasi ekonomi dan sosial masyarakat.

DPRD-Organisasi Olahraga: Syahariah Mas’ud dan Alwi Al Qadri

Keterlibatan keluarga ini di ranah legislatif daerah juga diperkuat oleh Syahariah Mas’ud, kakak Rudy yang terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim periode 2024–2029 dari dapil Penajam Paser Utara dan Paser, menambah daftar keluarga yang duduk di kursi dewan.

Syahariah, S.E., kelahiran Balikpapan 31 Desember 1976, kini menjabat anggota Komisi IV DPRD Kaltim dan disebut-sebut masuk bursa calon Ketua KONI Kaltim periode 2026–2030, meskipun belum menyampaikan pernyataan resmi maju.

Di tingkat kota, sepupu Rudy, Alwi Al Qadri, berhasil meraih suara tertinggi pada Pileg 2024 di Balikpapan dan kemudian duduk sebagai Ketua DPRD Kota Balikpapan, memperkuat garis koordinasi politik dari wali kota hingga pimpinan dewan di level kota.

Alwi juga dipercaya memimpin PBSI Balikpapan dan ikut diperbincangkan dalam bursa calon Ketua KONI Kaltim, sehingga jaringan keluarga Mas’ud merambah ke sektor olahraga prestasi dan kelembagaan yang punya nilai simbolik dan elektoral.

Keterlibatan di organisasi olahraga dan rekreasi memberi tambahan kanal pengaruh non-formal karena bidang ini menyentuh segmen pemuda, komunitas, dan jaringan akar rumput yang penting dalam setiap kontestasi politik.***