PEKANBARU – Isu pemotongan dana pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditepis tegas oleh Kapoksi Komisi III DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau, Muhammad Rahul.
Menurutnya tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik dan menegaskan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Termasuk alokasi untuk sektor pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dibahas secara kolektif antara pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI melalui mekanisme resmi di Badan Anggaran (Banggar) sebelum disahkan dalam rapat paripurna.
Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penganggaran telah melalui persetujuan bersama lintas fraksi sehingga tidak tepat apabila muncul narasi yang menggambarkan keputusan anggaran seolah-olah ditentukan sepihak.
“Perlu dipahami bahwa penetapan anggaran pendidikan nasional beserta rinciannya merupakan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI.”
“Tidak tepat jika ada narasi yang seolah-olah hanya satu pihak yang mengambil keputusan,” tegas Muhammad Rahul, Selasa (3/3/2026).
Program MBG sendiri merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperkuat pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sebelumnya, sejumlah politisi dari PDIP seperti Maria Yohana Esti Wijayanti dan Adian Napitupulu sempat menyuarakan kekhawatiran terkait sumber pembiayaan program tersebut di tengah pembahasan anggaran negara.
Namun, klarifikasi resmi telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan dana pendidikan untuk mendanai MBG.
Muhammad Rahul menilai polemik anggaran MBG seharusnya tidak terus dikembangkan menjadi isu politik yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Fokus utama kita adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.”
“Jika program ini untuk kepentingan rakyat, mari kita kawal bersama. Jangan membangun narasi yang membuat masyarakat ragu terhadap program untuk generasi bangsa,” ujar Rahul.
Ia juga mendorong agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis melibatkan pelaku usaha lokal sehingga perputaran ekonomi daerah dapat terdongkrak dan manfaat kebijakan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Sebagai Kapoksi Komisi III DPR RI dan Ketua DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul menyatakan komitmennya untuk menjaga akurasi informasi publik.
Serta memastikan setiap kebijakan negara, termasuk MBG, tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan generasi masa depan.***
