JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk tetap bersikap netral dalam menghadapi meningkatnya ketegangan konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dengan tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai pedoman utama diplomasi internasional.
Sikap netral tersebut dipandang penting agar Indonesia dapat tetap memainkan peran konstruktif dalam menjaga stabilitas global sekaligus menjalankan amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia.
Pemerintah juga menilai pendekatan bebas aktif memungkinkan Indonesia menjadi jembatan dialog di tengah konflik internasional yang semakin kompleks dan sensitif.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak pihak tertentu dalam konflik tersebut.
“Sebagai bentuk implementasi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif dan tentunya amanat konstitusi untuk turut melaksanakan penketertiban dunia, Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” ujar Santo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3).
Dorong Deeskalasi Konflik
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik Timur Tengah untuk menghentikan kekerasan serta menempuh jalur deeskalasi demi mencegah eskalasi yang lebih luas.
Seruan tersebut disampaikan sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat pada 28 Februari lalu, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik secara damai.
Intensifkan Diplomasi Kawasan
Langkah kedua yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah guna membuka ruang dialog dan diplomasi.
Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya solusi damai sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia jika diminta berperan sebagai mediator.
Dalam sepekan terakhir, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, telah melakukan komunikasi telepon dengan sejumlah pejabat penting di kawasan.
Kontak diplomatik itu dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Iran serta para pejabat tinggi dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi guna membahas perkembangan situasi geopolitik terkini.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah termasuk pimpinan Uni Emirat Arab, Emir dari Qatar, serta Raja dari Yordania.
“Tentunya yang kita ingin lakukan adalah mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional,” imbuh dia.
Prioritas Perlindungan WNI
Selain upaya diplomatik, pemerintah juga menempatkan keselamatan warga negara Indonesia sebagai prioritas utama di tengah ketegangan kawasan.
Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara Timur Tengah untuk memantau kondisi keamanan secara langsung.
Langkah ini termasuk mempersiapkan berbagai skenario perlindungan bagi WNI yang berada di wilayah berpotensi terdampak konflik.
“Kami memastikan bahwa upaya pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama, terutama terkait dengan apakah diperlukan evakuasi bagi masyarakat kita yang ada di kawasan tersebut,” tutup dia.***
