TEHERAN, IRAN– Pemerintah Iran secara resmi memberlakukan blokade total di Selat Hormuz dan hanya mengizinkan kapal-kapal dari Tiongkok dan Rusia yang dapat melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kebijakan ini diumumkan di tengah eskalasi konflik berkepanjangan antara Teheran dengan Israel dan Amerika Serikat, memicu kekhawatiran akan krisis energi global.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan bahwa Selat Hormuz ditutup secara eksklusif untuk kapal-kapal dari Amerika Serikat, Israel, Eropa, dan sekutu-sekutu Barat mereka. Pengumuman ini disampaikan melalui penyiar nasional Iran, IRIB, dan menegaskan bahwa Iran memiliki hak untuk mengatur lalu lintas di perairan tersebut selama masa perang.
“Langkah ini merupakan gestur strategis penghargaan atas dukungan diplomatik dan ekonomi berkelanjutan dari Beijing dan Moskow sepanjang perang saat ini dengan Israel dan Amerika Serikat,” demikian pernyataan resmi Teheran dikutip dari Republic World.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa sikap “teguh” kedua negara adidaya itu di forum internasional serta penolakan mereka terhadap sanksi yang dipimpin Barat menjadi alasan di balik hak lintas eksklusif tersebut. Pengumuman yang disiarkan melalui media nasional Iran ini mengonfirmasi bahwa titik paling vital bagi pasokan energi dunia kini secara efektif tertutup bagi armada global.
Ancaman Militer bagi Pelanggar
Unit angkatan laut IRGC bahkan telah diberi wewenang untuk “langsung menargetkan dan menetralkan” kapal mana pun yang tidak berwenang mencoba memaksa melintas. IRGC memperingatkan bahwa setiap kapal milik Amerika Serikat, Israel, Eropa “dan pendukung mereka” yang terlihat di perairan tersebut “pasti akan dihantam”.
Larangan ini mencakup kapal tanker minyak, kapal pengangkut LNG, dan kapal kargo dari semua negara lain, termasuk negara netral dan tetangga regional Iran. Data pelacakan kapal menunjukkan kelompok besar kapal, sebagian besar tanker, kini berlabuh di utara dekat Kuwait dan lepas pantai Dubai, sementara armada dagang Iran sendiri terlihat berlabuh di pelabuhan Bandar Abbas di sisi timur selat.
Jalur Vital Energi Dunia
Selat Hormuz selama ini menjadi arteri utama bagi sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dan porsi signifikan gas alam cair (LNG) global. Selat ini merupakan satu-satunya jalan keluar laut bagi pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia, menjadikannya titik paling krusial dalam rantai pasok energi dunia.
Tiongkok tercatat sebagai pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2025, Tiongkok membeli rata-rata 1,38 juta barel per hari minyak Iran, mencakup 13,4 persen dari total impor minyak laut Tiongkok. Jika pasokan ini terganggu, ditambah dengan impor dari Arab Saudi, Irak, UEA, dan Kuwait yang juga harus melewati Selat Hormuz, maka lebih dari 38 persen pasokan minyak Tiongkok berada dalam risiko serius.
Reaksi Internasional dan Kekhawatiran Krisis
Para analis pasar memperingatkan bahwa blokade “selektif” yang hanya menguntungkan dua negara ini berpotensi memicu gejolak harga energi dan gangguan rantai pasok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketegangan diperkirakan akan melonjak drastis jika kapal-kapal tanker minyak dari negara Teluk lainnya mencoba untuk tetap berlayar.
Armada Kelima Amerika Serikat dan pasukan tugas sekutu dilaporkan telah meningkatkan kewaspadaan ke status “siaga tinggi”. Namun, hingga saat ini, pihak AS belum secara langsung menantang blokade tersebut, yang ditengarai sebagai upaya untuk menghindari pecahnya pertempuran laut berskala lebih luas di kawasan tersebut.
Akses eksklusif yang diberikan kepada Tiongkok dan Rusia menempatkan kedua negara tersebut dalam posisi rumit sebagai penerima manfaat sekaligus mediator potensial. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam pembicaraan dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov menekankan bahwa pembunuhan terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan tindakan yang melanggar kedaulatan dan berpotensi memicu perubahan rezim.
Juru Bicara Kementerian Luar Tiongkok Mao Ning menyatakan bahwa Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan, keamanan, integritas teritorial, dan martabat nasionalnya.
“Tiongkok selalu mengadvokasi penyelesaian masalah melalui cara politik dan diplomatik. Kami menyerukan penghentian segera tindakan militer untuk mencegah konflik menyebar dan meluas serta menghindari eskalasi lebih lanjut,” tutupnya.
