Presiden Prabowo Tegaskan Hilirisasi Tak Bisa Ditawar di Tengah Perjanjian Tarif AS

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah, meskipun Indonesia tengah membuka peluang kerja sama investasi dengan Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian tarif.

Presiden menekankan bahwa seluruh investasi asing yang masuk harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tunduk pada regulasi yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam keterangannya, Prabowo menyoroti pentingnya penerapan harga pasar internasional dalam pengelolaan mineral kritis. Ia memastikan Indonesia tetap terbuka bagi investor asing selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Soal critical mineral. Saya sudah katakan, kita terbuka. But everything at market price. At economic price,” ujar Presiden dalam wawancara yang dikutip, Sabtu (21/3/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak asing di sektor pertambangan bukan hal baru. Pemerintah telah memberikan izin sejak lama, termasuk pada Freeport yang kini menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara.

“Jadi kalau dia mau ikut (aturan), kita izin kan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izin kan,” lanjutnya.

Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa prinsip hilirisasi tetap menjadi syarat utama dalam setiap aktivitas pertambangan. Pemerintah tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri.

“Bahan mentah, kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa mineral kritis harus memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.

“Critical mineral itu is a commodity. If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value. Yang penting kita kasih access,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah membuka ruang bagi investasi asing, namun tetap mensyaratkan kepatuhan terhadap aturan nasional serta komitmen pada hilirisasi industri.