JAKARTA – TransJakarta bakal memperluas cakupan pengelolaan transportasinya hingga wilayah Kepulauan Seribu mulai 2027. Kebijakan ini disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan konektivitas transportasi antara daratan Jakarta dan kawasan kepulauan. Nantinya, layanan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan dialihkan kepada TransJakarta.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu, 9 Agustus 2026. Ia mengatakan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu akan dialihkan kepada TransJakarta mulai tahun depan.
Menurut Pramono, langkah tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang lebih mudah bagi seluruh warga Jakarta. Kepulauan Seribu menjadi bagian dari wilayah administrasi Jakarta sehingga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut juga perlu mendapatkan akses transportasi publik yang memadai.
Pengelolaan Beralih ke TransJakarta
Selama ini, transportasi laut menuju Kepulauan Seribu masih dikelola oleh Dishub DKI Jakarta. Dengan adanya kebijakan baru, TransJakarta nantinya akan mengambil peran dalam pengelolaan layanan tersebut.
Pengalihan ini bukan berarti seluruh perjalanan menuju pulau-pulau di Kepulauan Seribu akan menggunakan bus. TransJakarta dikenal sebagai pengelola transportasi publik darat, sedangkan akses menuju Kepulauan Seribu membutuhkan moda transportasi laut.
Karena itu, rencana tersebut lebih berkaitan dengan pengelolaan dan integrasi layanan transportasi. Pemerintah ingin perjalanan warga dari wilayah daratan menuju Kepulauan Seribu maupun sebaliknya dapat menjadi bagian dari sistem transportasi Jakarta yang lebih terhubung.
Dorong Transportasi Lebih Terintegrasi
Kepulauan Seribu memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan wilayah Jakarta di daratan. Mobilitas masyarakat sangat bergantung pada transportasi laut. Kondisi tersebut membuat ketersediaan layanan yang teratur menjadi penting, baik untuk kebutuhan warga maupun aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Melalui pengelolaan oleh TransJakarta, pemerintah berharap konektivitas tersebut dapat diperkuat. Masyarakat dari wilayah Jakarta di daratan nantinya diharapkan lebih mudah melanjutkan perjalanan menuju Kepulauan Seribu dengan sistem transportasi yang terintegrasi.
Pramono menekankan bahwa kebijakan tersebut ditujukan agar warga Kepulauan Seribu memperoleh kemudahan yang sama dalam mengakses transportasi publik. Pemerintah juga ingin mengurangi kesenjangan akses antara masyarakat yang tinggal di daratan dan mereka yang berada di wilayah kepulauan.
Belum Ada Rincian Rute dan Tarif
Meski rencana pengalihan pengelolaan telah diumumkan, sejumlah detail teknis mengenai layanan tersebut masih perlu disiapkan. Di antaranya adalah pola perjalanan, rute, jadwal keberangkatan, armada, sistem tiket, hingga besaran tarif yang akan diterapkan.
Hal tersebut menjadi bagian penting sebelum layanan resmi berjalan pada 2027. Kepastian jadwal juga dibutuhkan masyarakat Kepulauan Seribu karena transportasi laut sangat dipengaruhi oleh kondisi perjalanan dan kebutuhan mobilitas warga.
Selain masyarakat setempat, layanan ini juga berpotensi mendukung sektor pariwisata. Kepulauan Seribu merupakan salah satu tujuan wisata di wilayah Jakarta. Kemudahan akses transportasi dapat membantu wisatawan yang ingin berkunjung ke sejumlah pulau wisata.
Namun, pengembangan layanan tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal. Transportasi bukan hanya menjadi sarana bagi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari warga, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, dan mengakses layanan publik.
Target Mulai Berlaku pada 2027
Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengelolaan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu oleh TransJakarta mulai diterapkan pada 2027. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas konektivitas transportasi publik Jakarta hingga wilayah kepulauan.
Jika berjalan sesuai rencana, perubahan tersebut dapat membuat perjalanan antara daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu semakin terintegrasi. Masyarakat nantinya tidak hanya mendapatkan pilihan transportasi laut, tetapi juga diharapkan memperoleh sistem layanan yang lebih terkoordinasi.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada kesiapan armada, infrastruktur, jadwal, sistem pembayaran, serta koordinasi antara TransJakarta dan pemerintah daerah.
Dengan pengalihan pengelolaan ini, transportasi Jakarta tidak lagi hanya berbicara mengenai mobilitas di jalan raya. Mulai 2027, konektivitas darat dan laut juga diproyeksikan menjadi bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. (ACH)
