JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sekitar 1.700 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah ini diarahkan untuk memperluas akses MBG ke daerah yang masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi dan membutuhkan intervensi lebih cepat.
Kepala BGN Sudaryono menyebut penentuan wilayah sasaran dilakukan menggunakan pemetaan data agar distribusi layanan lebih tepat sasaran.
Wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara menjadi perhatian karena sejumlah daerah tersebut masih menghadapi tantangan gizi.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Pembangunan SPPG Dipercepat
BGN kini mendorong pembangunan SPPG agar dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu pekan, jauh lebih singkat dibanding target sebelumnya yang mencapai satu bulan.
Percepatan tersebut dilakukan untuk mengejar kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat di wilayah prioritas.
Dengan dapur yang telah memenuhi persyaratan, BGN berharap layanan MBG dapat segera berjalan tanpa harus menunggu proses pembangunan dalam waktu panjang.
Sudaryono menyatakan percepatan itu juga sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Bersama seluruh kementerian dan lembaga, kami memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Sudaryono.
Data Stunting Jadi Acuan
BGN tidak hanya mempertimbangkan faktor jarak dan kondisi geografis saat menentukan lokasi SPPG yang akan diprioritaskan.
Lembaga tersebut memadukan sejumlah data pemerintah untuk menemukan wilayah dengan kebutuhan intervensi gizi paling mendesak.
Data Kementerian Kesehatan menjadi salah satu rujukan yang kemudian dipadankan dengan informasi mengenai dapur SPPG yang sudah tersedia.
“Dari data ini kita petakan dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi,” ujar Sudaryono.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat pembangunan SPPG lebih efektif karena diarahkan kepada wilayah dengan tingkat kebutuhan gizi yang tinggi.
Sekitar 1.700 Dapur Dipetakan
Hasil pemetaan awal BGN menemukan sekitar 1.700 dapur gizi yang berada di wilayah dengan risiko stunting tinggi dan dinilai berpotensi segera menjalankan layanan.
Dapur-dapur tersebut akan diproses secara bertahap setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk mendukung perluasan cakupan MBG.
BGN juga akan mengumumkan SPPG yang telah memenuhi kesiapan operasional agar masyarakat mengetahui lokasi layanan yang mulai menjalankan program.
“Insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini,” kata Sudaryono.
Keberadaan 1.700 dapur tersebut menjadi salah satu pijakan BGN untuk mempercepat pemerataan MBG hingga wilayah yang selama ini sulit memperoleh akses layanan.
Meski dikebut, setiap SPPG tetap harus memenuhi standar operasional, keamanan pangan, kebutuhan gizi, serta kesiapan pelayanan sebelum beroperasi.
BGN Wanti-Wanti Calo SPPG
Di tengah percepatan pembukaan dapur MBG, BGN meminta masyarakat dan calon penyelenggara tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa untuk mempercepat proses pembukaan SPPG.
BGN menegaskan seluruh pengajuan harus mengikuti prosedur dan sistem resmi yang telah ditetapkan lembaga.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem, tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi,” tegas Sudaryono.
Peringatan tersebut disampaikan untuk mencegah praktik percaloan di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap peluang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
BGN sebelumnya juga menegaskan kepala SPPG berstatus penyelenggara negara sehingga tidak diperbolehkan melakukan pungutan dalam menjalankan tugasnya.***
