JAKARTA – Isu audit Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap adanya kejanggalan serius dalam laporan internal yang diterimanya.
Audit Kementerian PU yang semula bertujuan menelusuri dugaan penyimpangan justru dinilai berbalik arah dengan menempatkan sang menteri sebagai objek utama pemeriksaan.
Fenomena ini bahkan dikaitkan dengan dugaan praktik “deep state” yang disebut-sebut benar adanya dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Doddy mengaku pertama kali menerima laporan audit hanya dalam bentuk presentasi singkat yang memuat dua hingga tiga halaman, namun sejak awal ia sudah merasakan adanya kejanggalan dalam isi dokumen tersebut.
Karena merasa ada yang tidak beres, ia kemudian meminta versi lengkap laporan audit untuk ditelaah lebih mendalam.
Dokumen lengkap yang baru diterimanya pada hari yang sama itu langsung menimbulkan keterkejutan karena dinilai penuh keanehan dan minim bukti kuat.
Ia menilai hampir seluruh tuduhan yang tercantum dalam laporan tersebut tidak didukung data valid maupun indikasi pelanggaran yang jelas.
“Boleh dibilang yang diomongin dari awal itu hampir semua tak terbukti,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Solo, Minggu (29/3/2026).
Lebih mengejutkan lagi, audit yang seharusnya menyoroti kinerja unit tertentu justru berfokus pada dirinya sebagai Menteri PU.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait arah dan tujuan audit yang dilakukan oleh internal kementerian.
Menurutnya, jika dokumen awal tersebut tersebar luas tanpa klarifikasi, dirinya bisa saja langsung dituding melakukan korupsi.
Ia menilai situasi ini sebagai bentuk framing yang berbahaya dan berpotensi merusak reputasi pejabat publik.
Seolah-olah yang melakukan pelanggaran, padahal faktanya tidak demikian.
“Menurut saya pribadi, justru yang diaudit saya. Jadi buku laporan itu justru yang diaudit Menteri PU, perjalanan dinas. Bukan mengaudit dua dirjen (terkait),” tutur Menteri Dody.
Hal itu yang membuat Dody merasa ada kejanggalan karena yang disasar justru mengarah ke dirinya. “Untungnya bukunya saya minta, kalau tidak, tak bakal ketahuan apa yang terjadi,” tambah Menteri Dody.
Dalam penjelasannya, ia juga menyinggung keberadaan “deep state” yang selama ini kerap dibahas oleh Presiden sebagai ancaman nyata di dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, pengalaman yang ia alami menjadi bukti konkret bahwa praktik tersebut ada dan bekerja secara sistematis.
Ia bahkan mengaku kaget karena tidak menyangka tekanan tersebut bisa menyasar langsung seorang menteri.
Sejumlah kejanggalan lain juga ditemukan dalam isi laporan, termasuk data yang dinilai tidak logis dan tidak sinkron secara waktu.
Contohnya, terdapat catatan pengumpulan dana pada tahun 2022 untuk peristiwa yang disebut terjadi pada tahun 2025, yang menurutnya sulit diterima secara akal sehat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dokumen tersebut masih berstatus draft sehingga perlu kajian lebih lanjut sebelum mengambil langkah hukum.
Ia juga berencana memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi secara langsung guna memahami maksud di balik penyusunan laporan tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, ia menilai persoalan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam upaya membersihkan sistem birokrasi.
Sebagai pemegang mandat dengan anggaran besar, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Saya ingin setiap anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan justru bocor di tengah jalan,” katanya.
Ia juga membuka kemungkinan untuk mengaktifkan Komite Audit sebagai langkah memperkuat pengawasan internal di kementeriannya.
Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan data yang valid.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa tidak semua elemen di kementerian bermasalah, karena masih banyak aparatur yang bekerja dengan integritas tinggi.
Meski begitu, ia tidak menutup mata bahwa praktik-praktik tidak sehat masih ada dan perlu dibenahi secara bertahap.
Ia pun mengingatkan bahwa praktik “deep state” dapat merugikan masyarakat luas karena menggerus efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menghambat visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, ia berkomitmen melanjutkan proses klarifikasi dan pendalaman sebelum mengambil langkah lanjutan.***
